.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung komunikasi publik para menteri yang dinilai tidak memiliki sense of crisis. Sorotan Jokowi ini disampaikan secara berulang dan terakhir disampaikan dalam sidang kabinet paripurna.
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar Selasa (5/4/2022), Jokowi menegur para menteri yang tidak peka terhadap dinamika kenaikan harga kebutuhan pokok dan Pertamax. Jokowi meminta para menteri menceritakan alasan kenaikan agar bisa berempati.
"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," kata Jokowi seperti dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi kemudian menyoroti kenaikan harga Pertamax. Dia menyinggung soal kenaikan harga yang alasannya tidak diceritakan kepada rakyat.
"Yang kedua Pertamax. Menteri juga tidak menjelaskan apa-apa. Mengenai ini hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat," tuturnya.
Jokowi meminta menterinya memiliki empati terkait masalah ini. Sebab, menurutnya, selama ini tidak ada penjelasan terkait masalah kenaikan harga energi ini.
"Ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ungkapnya.
Jokowi memperingatkan kabinetnya bisa dianggap tidak bekerja jika hanya diam saja. Apalagi jika tidak ada pernyataan dari menteri terkait.
"Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat dan kita diem semuanya, nggak ada statement, dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain atau nggak kerja," tegasnya.
Baca halaman selanjutnya soal arahan Jokowi pada 2020
Simak Video 'Jokowi Tegur Menteri Soal Kebijakan Tanpa Komunikasi ke Rakyat':
18 Juni 2020
Jokowi pernah marah saat membuka sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020. Video kemarahan ini diunggah pada 28 Juni 2020. Dalam video itu, Jokowi langsung membuka pidatonya dengan nada tinggi.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi.
Dia mengatakan suasana dalam 3 bulan belakangan ini dan ke depannya merupakan suasana krisis. Untuk itu, dia meminta semua menteri dan pimpinan lembaga negara juga merasakan bekerja dalam suasana krisis. Namun dia merasa masih ada bawahannya yang bekerja seolah-olah kondisi normal.
"La, kalau saya lihat Bapak-Ibu dan Saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," tuturnya.
Jokowi pun mengingatkan sudah banyak lembaga internasional yang memprediksi ekonomi dunia akan turun cukup dalam. Dia meminta agar hal itu diwaspadai, bukan malah diabaikan.
Jokowi pun memerintahkan jajaran kabinet untuk kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Dengan tegas, Jokowi akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah," ujarnya.
Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.
16 Juli 2021
Presiden Jokowi memberikan arahan terkait komunikasi publik para menteri. Jokowi saat itu meminta komunikasi publik harus menimbulkan ketenangan.
"Yang berkaitan dengan komunikasi publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai COVID-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut ini hati-hati," kata Jokowi dalam rapat terbatas pada Penanganan Pandemi COVID-19 (Evaluasi PPKM Darurat), Jumat (16/7), di Istana Merdeka, Jakarta seperti dikutip dari situs Setkab, Minggu (18/7/2021).
Jokowi meminta jajarannya lebih sensitif. Dia tidak ingin masyarakat frustrasi akibat kesalahan kebijakan pemerintah.
"Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy.
Arahan Jokowi Via Seskab
Arahan Jokowi soal sense of crisis juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi meminta jajarannya di kabinet memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," kata Pramono di Istana Negara, Jumat (16/7/2021).
Saat itu Jokowi melarang seluruh menteri ataupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. Pengecualian hanya untuk Menlu.
"Seluruh menteri, kepala lembaga, dilarang bepergian ke luar negeri. Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.
Jokowi juga mengimbau kementerian/lembaga agar proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.
