.webp)
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menduga ada yang tak beres dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait teguran kepada para menterinya soal kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM). Amin juga menyinggung terkait kewenangan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
"Apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi ini memperlihatkan ketidakberesan yang terjadi di pemerintahan. Rakyat bisa menilai ada ketidakharmonisan antara presiden dan para menterinya. Sebagai kepala pemerintahan, atasan dari para menteri, ini menjadi contoh buruk pola komunikasi pimpinan dan bawahan," kata Amin saat dihubungi, Kamis (7/4/2022).
Amin menjelaskan, ketidakberesan atas dasar pernyataan Jokowi yang mengaku tidak tahu-menahu soal kenaikan minyak goreng hingga menyebabkan antrean masyarakat. Padahal, kata dia, selama rapat kerja, Menteri Perdagangan selalu menyampaikan segala keputusan atas sepengetahuan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menuding ada yang berbohong antara Jokowi dan Menteri Perdagangan. Dia juga menyebut Jokowi seharusnya bisa dengan mudah memanggil para menterinya terkait persoalan yang terjadi.
"Sebagai contoh, krisis minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan, heboh rakyat antre di mana-mana, bahkan ada yang meninggal. Masa, presiden tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan dari menteri-menteri terkait? Dalam rapat resmi dengan Komisi VI, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa keputusan yang diambil Mendag atas sepengetahuan presiden. Bahkan ketika Mendag tidak menghadiri undangan rapat gabungan dengan DPR, Ia beralasan dipanggil rapat terbatas di istana. Jadi siapa yang berbohong?" ucapnya.
"Menteri itu diangkat oleh presiden menjadi pembantunya, apa sulitnya memanggil menteri atas isu-isu strategis berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apa iya menteri berani mengambil keputusan strategis tanpa sepengetahuan presiden dan mendiamkan kasus krisis migor yang berlangsung berbulan-bulan tanpa melapor ke presiden?" lanjut dia.
Lebih lanjut, anggota DPR dapil Jawa Timur IV ini mengingatkan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menyelesaikan persoalan. Termasuk, kata dia, mengevaluasi atau mengganti para menterinya jika merugikan rakyat.
"Kemudian, kalau Pak Presiden merasa kebijakan menterinya salah dan diambil tanpa lapor atau konsultasi dan terbukti merugikan rakyat, ya batalkan saja kenaikan harga-harga itu. Presiden itu punya hak prerogatif dalam menjalankan pemerintahan ini. Menteri itu tugasnya membantu. Soal reshuffle, jika betul Menteri bekerja semaunya sendiri, seperti disampaikan Presiden, maka Presiden bisa evaluasi, apalagi jika kebijakan menteri merugikan rakyat banyak," tuturnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Jokowi Tegur Para Menterinya
Sebelumnya, Jokowi menyentil soal tak ada penjelasan dari jajarannya terkait harga minyak goreng kepada masyarakat. Jokowi meminta jajarannya berhati-hati karena dikhawatirkan muncul anggapan pemerintah tak bekerja.
"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna sebagaimana video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
Jokowi juga menyinggung tak ada penjelasan terkait harga Pertamax naik. Dia meminta jajarannya memiliki empati kepada rakyat.
"Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax, diceritain dong pada rakyat. Ada empati kita gitu loh, nggak ada. Yang berkaitan dengan energi, nggak ada," ujar Jokowi.
Jokowi meminta ada penjelasan ke publik setiap ada perkembangan mengenai urusan kebutuhan pokok. Jangan sampai, kata Jokowi, pemerintah dianggap tidak kerja.
"Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi, terutama betul-betul saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu per satu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum akan nanti akan seperti apa. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul dan kita diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati, dianggap kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain mungkin nggak kerja," imbuh Jokowi.
