ADVERTISEMENT

Baleg DPR Terima DIM Revisi UU PPP, Targetkan Pembahasan Kelar Sebelum Reses

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 07 Apr 2022 13:12 WIB
Rapat pleno Baleg DPR RI, di kompleks gedung MPR/DPR pada Selasa, 24 November 2020
Foto: Ruang rapat Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Rolando Fransiscus/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP). Baleg DPR menargetkan pembahasan DIM selesai sebelum masuk masa reses terdekat.

"Kita berharap, kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup, kita upayakan. Kita akan meminta kesediaan teman-teman fraksi nanti untuk kita segera mungkin kirim panja dan kita segera mungkin melakukan pembahasan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Merujuk agenda kerja DPR seperti dilihat di situs dpr.go.id, reses bakal dimulai pada 15 April hingga 16 Mei.

Sejumlah perwakilan pemerintah juga hadir dalam rapat Baleg DPR. Perwakilan pemerintah yang hadir ialah Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dalam rapat, Supratman mengungkapkan ada 210 DIM tetap yang diserahkan pemerintah. Namun, hanya ada 80 DIM yang bisa diperdebatkan.

"Kalau kita lihat DIM-nya Pak Menteri, yang tetap ada 210 DIM. Kemudian ada yang redaksional sebanyak 65 dan substansi baru, dan ada pengusulan yang dihapus, kurang lebih hanya ada 81 DIM," papar Supratman.

"Karena, kalau yang tetap, kita tidak akan akan mungkin kita perdebatkan. Yang redaksional akan kita serahkan ke timus. (Ada) 80 DIM yang akan kita perdebatkan," imbuhnya.

Seperti diketahui, revisi UU PPP ini merupakan salah satu RUU yang terdaftar dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Pada pokoknya, revisi UU PPP terdiri atas 2 pasal perubahan, yakni pasal 1 memuat 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP, dan pasal 2 memuat 1 ketentuan tentang keberlakuan UU dan perintah pengundangannya.

Berikut 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP:

1. Perubahan pasal 1 mengatur mengenai definisi metode omnibus.
2. Perubahan penjelasan Pasal 5 huruf G mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan.
3. Perubahan Pasal 9 mengatur penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.
4. Penambahan bagian ketujuh dalam bab 4 UU PPP.
5. Penambahan pasal 42a mengatur mengenai perencanaan pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
6. Perubahan Pasal 58 mengatur mengenai pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsep atas rancangan peraturan daerah.
7. Pasal 64 mengatur mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.
8. Perubahan Pasal 72 mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan rancangan undang-undang, setelah rancangan undang-undang disetujui bersama namun belum disampaikan kepada presiden.
9. Pasal 73 mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada presiden.
10. perubahan Pasal 95a mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan UU.
11. Perubahan Pasal 96, mengatur mengenai partisipasi masyarakat.
12. Penambahan Pasal 97a, Pasal 97b, Pasal 97c mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, pengharmonisasian rancangan perundang-undangan di lingkungan pemerintah serta evaluasi regulasi.
13. Perubahan Pasal 99 mengatur mengenai keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan undang-undang perda provinsi dan perda kab/kota selain perancang peraturan perundang-undangan.
14. Perubahan lampiran 1 bab II huruf D mengenai naskah akademik.
15. Perubahan lampiran 2 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, angka 190, dan angka 238 mengenai teknis perancangan peraturan perundang-undangan.

Simak Video 'Diwarnai Penolakan PKS, Revisi UU PPP Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT