.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memaparkan realisasi penggunaan APBD sepanjang 2021. Salah satu yang dipaparkan ialah realisasi pendapatan daerah 2021 sebesar Rp 65,59 triliun atau 100,6 persen dari target Rp 65,20 triliun.
Hal ini disampaikan saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun anggaran 2021 di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (6/4/2022). Riza menekankan realisasi APBD yang dilaporkan masih berstatus unreviewed.
"Dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp 65,20 triliun sampai akhir 2021, dapat terealisasi sebesar Rp 65,59 triliun atau 100,6 persen," kata Riza dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 41,63 triliun atau 92,15 persen, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 22,67 triliun atau 134,37 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 1,28 triliun atau 40,81 persen.
"Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, realisasi beberapa komponen pajak daerah kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2 akibat tingginya penyebaran COVID-19," ujarnya.
Riza mengatakan realisasi belanja daerah sampai akhir 2021 tercatat Rp 61,73 triliun. Jumlah ini 88,20 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 69,99 triliun.
"Tidak tercapainya realisasi tersebut karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi, kendala teknis seperti keterbatasan waktu proses pengadaan barang jasa, dan harga lebih tinggi dari pagu anggaran," ucapnya.
Penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 11,91 triliun atau 81,15 persen dari target Rp 14,68 triliun. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat Rp 5,94 triliun atau 61,26 persen dari rencana sebesar Rp 9,69 triliun.
Rincian pengeluaran pembiayaan, yakni dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo dan PT MRT Jakarta sebesar Rp 5,9 triliun. Selanjutnya untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp 33,62 miliar serta pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebesar Rp 200 miliar.
"Dengan realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp 9,63 triliun," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menuturkan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang telah dipaparkan Wakil Gubernur akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi di lima Komisi di DPRD DKI Jakarta.
Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan di tingkat Komisi akan digelar pada 11 dan 12 April mendatang. Kemudian dilanjutkan pembahasannya di rapat Badan Anggaran (Banggar) dan rapat pimpinan gabungan pada 18 April 2022.
"Rekomendasi DPRD atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021 yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Senin 25 April mendatang," jelas Taufik saat memimpin rapat paripurna.
Simak juga 'Sederet Sanksi Pemprov DKI Telah Rampung Dikerjakan KCN, Apa Saja?':
