ADVERTISEMENT

KPK: 15.649 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan 2021!

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 15:55 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

KPK menyebut masih ada sebanyak 15.649 pejabat yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2021. KPK memberikan batas waktu melapor hingga 31 Maret 2022.

"Masih terdapat 15.649 wajib lapor (WL) atau penyelenggara negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Ipi mengatakan 368.649 pejabat sudah melapor atau sebanyak 95,93 persen. Jumlah tersebut dihitung dari total 384.298 wajib lapor.

Rinciannya, yang telah melapor di antaranya bidang eksekutif sebanyak 96,12 persen dari total 305.688 wajib lapor, bidang yudikatif sebanyak 98,06 persen dari total 19.347 wajib lapor, bidang legislatif sebanyak 87,05 persen dari total 20.082 wajib lapor, dan unsur BUMN/D sebanyak 97,95 persen dari total 39.181 wajib lapor.

"KPK juga mencatat, data per 31 Maret 2022, terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 20 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap," kata Ipi.

Selanjutnya, Ipi mengatakan, pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, terdapat 187 pimpinan tertinggi yang telah melapor. Sementara di tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 Gubernur dan Wakil Gubernur sudah melaporkan LHKPN-nya. Lalu, di tingkat pemerintah kabupaten/kota, KPK mencatat 911 bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota sudah melaporkan LHKPN.

"KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuannya. Selanjutnya, PN tersebut wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," ujarnya.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN," tambahnya.

Lebih lanjut, Ipi mengatakan, laporan LHKPN yang tidak lengkap akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, baik pada instansinya maupun secara nasional. KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan 'terlambat lapor'.

"Kami mengimbau kepada PN baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap," katanya.

Simak juga 'Kepercayaan Publik Terhadap KPK Terus Menurun':

[Gambas:Video 20detik]

(rak/rak)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT