Didakwa 10 Kali di Kasus Pajak, Pengusaha Ini Beberkan Banyak Kasus Serupa

ADVERTISEMENT

Didakwa 10 Kali di Kasus Pajak, Pengusaha Ini Beberkan Banyak Kasus Serupa

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 15:01 WIB
Dua orang ahli dihadirkan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Uji Formil UU KPK. Dua orang ahli itu yakni Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.
Ilustrasi Sidang MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Direktur PT Karya Jaya Satria, Umar Husni, mengajukan permohonan uji materi Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena didakwa hingga 10 kali di kasus pajak. Umar Husni membeberkan apa yang dialaminya juga banyak dialami oleh pengusaha lain di berbagai daerah.

"Pada permohonan ini kami sertakan delapan putusan yang terjadi pada beberapa pengadilan. Ada putusan dari pengadilan Jakarta Barat, Purwokerto, Surabaya, Kisaran, Palu, Palembang, Majene, dan Jakarta Timur. Semua kasus yang ada pada putusan tersebut memiliki kesamaan dengan yang dialami Pemohon," kata kuasa hukum pemohon, Wahyu Budi Wibowo, dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Rabu (6/4/2022).

Selain itu, Umar Husni, yang didampingi pengacara Rusdianto Matulatuwa, melakukan penyederhanaan kedudukan hukum pemohon dan argumentasi permohonan. Pada permohonan terbaru, Pemohon menguraikan tentang perbandingan kasus yang serupa dengan yang dialaminya di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

"Pemohon dalam kasus konkret telah mendapatkan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atas perkara tindak pidana bidang perpajakan. Akibatnya, Pemohon mendapatkan tiga surat dakwaan, yakni satu putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan dua putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang," ujarnya.

Pemohon menilai dia bisa saja di kemudian hari mendapatkan dakwaan keempat, kelima, dan seterusnya tanpa ada batasan yang pasti terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

"Yang menjadi permasalahan pada perkara ini yakni proses surat dakwaan batal demi hukum tersebut dapat saja kemudian dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum atau kembali ke proses penyidikan," bebernya.

Berpedoman dari proses perkara pidana yang telah tiga surat dakwaan terdahulu, Umar Husni menilai hal demikian menunjukkan jaksa penuntut umum (JPU) mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan. Sebab, kebuntuan tersebut harus diurai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum lagi.

"Melihat penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP tersebut, jaksa penuntut umum tidak memiliki batasan dalam memperbaiki dan mengajukan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum juga dapat diajukan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, sehingga proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terjadi serta Pemohon tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum," ungkapnya.

Dengan tak adanya pembatasan dalam perbaikan dakwaan itu, Umar Husni menilai hal tersebut dapat mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab, ada kemungkinan jaksa penuntut umum (JPU) akan mengajukan surat dakwaan untuk keempat kalinya dan sangat mungkin adanya perlawanan untuk keempat kalinya.

"Kami meminta MK untuk menyatakan frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali'," pungkasnya.

Simak juga 'Mulai 1 Mei, Pinjol hingga Dompet Digital Dikenai Pajak':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT