d'Legislasi

RUU TPKS: Nikahi Anak Dihukum 9 Tahun Penjara!

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 06 Apr 2022 10:32 WIB
Couple lying in bed while someone is watching in front of the door
Ilustrasi (iStock/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dikebut DPR. Salah satu yang diancam adalah pernikahan anak. Orang yang menikahi anak akan diancam 9 tahun penjara!

Berdasarkan daftar inventaris masalah (DIM) yang disebar Kemenkumham sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (6/4/2022), ancaman di atas tertuang dalam Pasal 10. Pasal itu berbunyi:

Pasal 10
(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. perkawinan anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Usulan Pasal 10 di atas adalah usulan Pemerintah.

"Disetujui Panja 29/03/2022 pukul 14.51. Setuju usulan Pemerintah DIM 82- DIM 86," demikian keterangan DIM tersebut.

Lalu bagaimana dengan kasus pernikahan anak saat ini?

Berdasarkan UU Perkawinan, yang bisa menikah adalah yang sudah berusia 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud anak menurut UU Perlindungan Anak adalah yang belum berusia 18 tahun.

Bila ada yang ingin menikahkan anaknya, meski belum 19 tahun, si orang tua bisa meminta izin/dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Bila disetujui hakim, perkawinan bisa dilangsungkan.

Untuk diketahui, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Willy Aditya, mengatakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS bersama pemerintah ini sudah tuntas. Willy mengklaim RUU TPKS akan disahkan hari ini.

"Besok laporan Timus (Tim Perumus) ke Panja jam 10.00 WIB. Jam 1 (13.00 WIB) akan disahkan tingkat I, di (sidang) pleno," kata Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

(asp/rdp)