ADVERTISEMENT

Perspektif

'Pemaksaan Hubungan Seksual' Hilang dari RUU TPKS, DPR Kena Kritik

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 05 Apr 2022 19:35 WIB
gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR-MPR-DPD (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Komnas Perempuan melaporkan hilangnya aturan 'pemaksaan hubungan seksual' dari Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). DPR menjawab bahwa pihaknya tidak bisa memasukkan pasal di luar usulan pemerintah. DPR kena kritik.

Adalah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS DPR Willy Aditya yang menyatakan DPR tidak boleh memasukkan norma baru di luar Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyoroti sikap Ketua Panja RUU TPKS DPR Willy Aditya.

"Saya kira cara argumentasi Willy merespons Komnas Perempuan lebih terlihat sebagai upaya pembenaran diri. Itu juga sikap yang memandang partisipasi publik hanya formalitas dan prosedural. Mestinya isi masukannya yang perlu dicerna, bukan hanya soal teknis saja," kata Lucius kepada detikcom, Selasa (5/4/2022).

Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) adalah lembaga negara yang mengawal isu perempuan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Seharusnya, Ketua Panja RUU TPKS DPR merespons dengan baik usulan Komnas Perempuan demi RUU TPKS yang lebih baik.

Komnas Perempuan ingin agar 'pemaksaan hubungan seksual' masuk kembali ke pasal dalam RUU TPKS. Seharusnya, usulan Komnas Perempuan dipertimbangkan oleh Panja RUU TPKS DPR, bukan dianulir dengan alasan prosedural.

"Nggak ada itu aturan yang melarang tambahan pasal baru atau menghilangkan pasal lama yang dianggap tidak relevan. Mana ada aturan di UU 12 Nomor 2011 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang melarang itu?" kata Lucius.

Lucius juga menjelaskan, pembahasan RUU di DPR tidaklah terbatas pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) saja. DIM hanya menjadi rujukan utama dalam pembahasan, bukan membatasi pembahasan.

"Kalau DIM yang ada belum mengakomodasi kebutuhan tertentu yang dianggap penting dalam RUU yang dibahas, ya harus dibicarakan dong peluang membuat pasal atau norma baru. Atau, kalau pasalnya sudah ada tetapi dianggap belum lengkap, ya lengkapi dong," kata Lucius.

Lucius CarusLucius Karus dari Formappi (Ari Saputra/detikcom)

Masukan publik juga tentu saja harus didengar wakil rakyat. Masukan publik adalah hal yang bermanfaat dalam legislasi. Memang tidak semua masukan harus diakomodasi, namun bila yang mengusulkan adalah lembaga yang khusus mengawal isu perempuan, maka itu perlu dipertimbangkan.

"DPR nggak cukup menjawab masukan yang bermutu dari Komnas Perempuan dengan jawaban yang prosedural," kata dia.


Komnas Perempuan dan jawaban Panja TPKS

Sebelumnya, Komnas Perempuan mendeteksi ada pasal yang hilang dalam RUU TPKS. Padahal, pasal itu memuat istilah pokok dalam RUU TPKS.

"Yang dihapus di RUU dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) adalah 'pemaksaan hubungan seksual' yang sebenarnya menjadi inti dari RUU TPKS untuk menjawab tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada detikcom, Jumat (1/4) lalu.

Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' seharusnya tetap dipertahankan, tapi kini sudah tidak ada lagi dalam RUU TPKS. Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' lebih luas ketimbang istilah 'pemerkosaan'.

Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' ini sebelumnya ada di Pasal 4 dalam draf RUU TPKS per Agustus 2021. Berikut ini pasalnya:

Pasal 4
Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

"Kami mengusulkan agar pasal ini dimunculkan kembali dalam pembahasan RUU TPKS," tuntutnya.

Ketua Panja DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya bersama pemerintah mempertahankan muatan materi yang ada.

"Emang nggak masuk ya. Dan pihak pemerintah juga nggak memasukkan itu ya. Tentu kita DPR tidak boleh memasukkan norma baru sebenarnya. Ya kita kalau secara standing position, DPR kan harus mempertahankan apa yang menjadi materi muatan usulan mereka," kata Willy kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4) lalu.

Willy AdityaKetua Panja RUU TPKS DPR (Ari Saputra/detikcom)

Willy mengatakan pihaknya tidak bisa sembarang memasukkan norma baru dalam RUU. Menurutnya, semua masukan sudah diakomodasi melalui pemerintah yang berbentuk DIM.

"Aspirasi boleh, tapi pintunya sudah dari DIM pemerintah. DPR sebenarnya dalam posisi cuma memberikan respons terhadap apa yang sudah diusulkan. Kalau ada diskusi itu hal yang wajar, tapi bukan kemudian memberikan semacam penegasan, pemaksaan apalagi untuk norma-norma baru," lanjutnya.

Simak juga video 'Keluarga-Orang Berkuasa yang Melakukan TPKS Hukumannya Diberatkan!':

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT