Komnas Perempuan: Pasal 'Pemaksaan Hubungan Seksual' Hilang dari RUU TPKS!

ADVERTISEMENT

Komnas Perempuan: Pasal 'Pemaksaan Hubungan Seksual' Hilang dari RUU TPKS!

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 11:21 WIB
Agama, Kekerasan Seksual, dan Fenomenologi
Foto ilustrasi kekerasan seksual (detikcom)
Jakarta -

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendeteksi ada pasal yang hilang dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Padahal, pasal itu memuat istilah pokok dalam RUU TPKS.

"Yang dihapus di RUU dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) adalah 'pemaksaan hubungan seksual' yang sebenarnya menjadi inti dari RUU TPKS untuk menjawab tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, kepada detikcom, Jumat (1/4/2022).

Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' seharusnya tetap dipertahankan, namun kini sudah tidak ada lagi dalam RUU TPKS. Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' lebih luas ketimbang istilah 'pemerkosaan'.

"Istilah ini pernah ada dalam RUU TPKS per Agustus 2021, namun tidak ada dalam RU TPKS versi selanjutnya," kata Siti Aminah.

Istilah 'pemaksaan hubungan seksual' ini sebelumnya ada di Pasal 4 dalam draf RUU TPKS per Agustus 2021. Berikut adalah pasalnya:

Pasal 4
Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

"Pasal ini hilang di RUU DPR per Januari, juga hilang dari DIM Pemerintah," kata Siti Aminah.

"Kami mengusulkan agar pasal ini dimunculkan kembali dalam pembahasan RUU TPKS," tuntutnya.

Secara terpisah, detikcom juga memeriksa DIM RU TPKS dari Kementerian Hukum dan HAM per 10 Februari 2022 dan dibahas di Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR pada 28 Mei 2022. Memang, pasal seperti di atas sudah tidak ada lagi berganti dengan Pasal 4 yang memuat sejumlah ayat seperti berikut:

Pasal 4
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual; dan
g. perbudakan seksual.
(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. aborsi;
g. pemaksaan pelacuran;
h. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
i. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
j. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
k. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenapa istilah 'pemaksaan hubungan seksual' begitu penting dan tidak boleh hilang dari RUU TPKS? Menurut Komnas Perempuan, istilah itu perlu ada karena dapat mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak terakomodasi dalam istilah 'perkosaan' atau 'pemerkosaan'. Komnas Perempuan mendapatkan alasan dibuangnya istilah 'pemaksaan hubungan seksual' dan dipakainya istilah 'perkosaan' lantaran penyusun undang-undang ingin mengakomodir konsep 'perkosaan' yang baru pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun tidak jelas betul, kapan RKUHP akan selesai digarap dan kemungkinan memang butuh waktu sangat lama.

"Karena ketidakjelasan kapan RKUHP disahkan, mengapa tidak diatur dalam RUU TPKS dan kemudian nanti dijadikan bagian RKUHP ketika dibahas?" gugat Siti Aminah Tardi.

Beda 'pemaksaan hubungan seksual' dan 'perkosaan'

Menurut Komnas Perempuan, ada beda pengertian antara 'pemaksaan hubungan seksual' dan 'perkosaan'. Istilah pertama lebih luas ketimbang istilah kedua.

Sampai saat ini, tindakan pidana 'perkosaan' diatur di Pasal 285 KUHP. Pengertian 'perkosaan' hanya meliputi penetrasi penis ke vagina. Perbuatan selain penetrasi penis ke vagina tidak digolongkan sebagai 'perkosaan', misalnya penetrasi penis ke anus, atau penetrasi bagian tubuh lain atau alat lain ke bagian tubuh lain tidak termasuk dalam kategori 'perkosaan'. Perbuatan 'perkosaan' ini juga tidak mencakup kekerasan dengan ancaman psikis atau memanfaatkan kerentananan korban dalam relasi tidak setara.

Apa konsekuensinya bila istilah 'pemaksaan hubungan seksual' tidak masuk dalam RUU TPKS? Bisa jadi, kekerasan seksual selain pemaksaan penetrasi penis ke vagina mendapat hukuman lebih rendah ketimbang pemaksaan penetrasi penis ke vagina. Dalam Pasal 285 KUHP saat ini, hukuman perkosaan adalah maksimal 12 tahun. Perbuatan pencabulan dipidana sembilan tahun sebagaimana diatur di Pasal 289 KUHP.

"Konsekuensinya, pemaksaan hubungan seksual dalam arti penetrasi non-penis (benda, tangan, dan lain-lain) ke vagina, anus, mulut, juga penetrasi penis ke anus tidak dipidana sebagai pemaksaan hubungan seksual, tapi sebagai pencabulan yang ancamannya lebih rendah," kata Siti Aminah.

Simak juga video 'Keluarga-Orang Berkuasa yang Melakukan TPKS Hukumannya Diberatkan!':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT