Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku

ADVERTISEMENT

Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Senin, 04 Apr 2022 10:58 WIB
Hands of the prisoner on a steel lattice close up
Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku (Foto: Getty Images/iStockphoto/bortn76)
Jakarta -

Hukum pidana adalah salah satu istilah hukum yang perlu diketahui. Hukum ini berkaitan dengan sanksi berupa pidana bagi para pelanggarnya.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia oleh Herlina Manullang dijelaskan lengkap soal serba-serbi hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan -peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (overtreadingen), kejahatan (misdrijven), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP.

Adapun istilah pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan. Pelanggaran adalah terkait hal hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda, misalnya sopir yang sedang mengendarai sepeda mobilnya, tidak ber-SIM, bersepeda waktu malam hari tanpa menyalakan lampu dan sebagainya. Sementara kejahatan dikaitkan dengan persoalan-persoalan besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan dan sebagainya.

Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu:

  1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)
  2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Dapat disimpulkan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

Jenis-jenis Hukum Pidana

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya:

  1. Hukum pidana materil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP.
  2. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu:

  1. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll
  2. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya:
    - hukum pidana militer
    - hukum pidana fiskal
    - hukum pidana ekonomi
    - hukum pidana korupsi

Asas Umum Hukum Pidana

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain:

  1. Asas legalitas: didasarkan pada adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya: "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."
  2. Asas teritorialitas atau wilayah: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).
  3. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
  4. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
  5. Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
  6. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan.
  7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
  8. Asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena:
    a) nebis in idem (tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan tetap -- Pasal 76 KUHP)
    b) kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)
    c) matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
    d) pembayaran denda (Pasal 82)
    e) grasi, amnesti, dan aboli

Kini serba-serbi informasi soal hukum pidana sudah diketahui. Selain itu dikenal juga istilah hukum perdata. Simak penjelasan di halaman berikut ini.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT