ADVERTISEMENT

Tak Terima Barang Diambil Saat Penertiban PT KAI, Warga Medan Lapor Polisi

Datuk Haris Molana - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 13:52 WIB
Seorang warga Medan melaporkan PT KAI Sumut ke polisi gegara penggusuran
Seorang warga Medan melaporkan PT KAI Sumut ke polisi gegara penggusuran (Datuk Haris Molana/detikcom)
Medan -

PT Kereta Api Indonesia (KAI) wilayah Divre I Sumut menertibkan aset berupa lahan seluas 2.355 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pandu, Kota Medan. Pemilik bangunan itu membuat laporan polisi karena tak terima barang diambil dan rumah dikosongkan.

Warga bernama Beby Amelia itu membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hal itu ditandai dengan nomor laporan STTLP/B/1089/III/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 31 Maret 2022.

Dalam laporan itu tertulis bahwa terlapor adalah personel PJKA. Tertulis juga telah melaporkan tindak pidana UU No 2 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 363 Subs 362 KUHP.

Beby membuat laporan itu lantaran pada Kamis (31/3) pagi, pihak PT KAI, beserta lurah, kepala lingkungan, kemudian ada beberapa TNI-Polri datang ke rumahnya. Mereka diduga mengambil barang-barang miliknya dan melakukan pengosongan.

"Dari pihak PT KAI, beserta lurah, kepala lingkungan, kemudian ada beberapa TNI-Polri, ada datang ke rumah saya untuk mengambil barang-barang di rumah saya dan melakukan pengosongan. Dan itu terjadi tanpa izin dari saya. Dan saya pun saat itu sedang tidak berada di tempat," kata Beby kepada wartawan, Kamis (31/3) malam.

Beby heran terhadap tindakan yang diambil oleh pihak PT KAI. Pasalnya, sebelum adanya tindakan itu, dirinya tak menerima komunikasi apa pun, semisal mediasi.

"Melakukan mediasi tidak ada. Mereka ada bersurat, tetapi kami juga sudah pernah menjawab surat tersebut melalui pengacara kami. Bahkan pengacara kami juga berkunjung ke kantor PT KAI untuk menanyakan isi surat tersebut untuk memastikan, karena di dalam surat itu kami mau tahu, maksudnya dasar dari PT KAI itu mengklaim tanah tersebut milik mereka itu apa," sebut Beby.

"Setelah pengacara kami mengkonfirmasi, dari mereka pun mengatakan mereka belum mempunyai sertifikat atas tanah tersebut dan menunjukkan bahwa mereka hanya punya peta zaman Belanda," sebut Beby.

Beby juga menerangkan soal adanya tudingan tidak membayar semacam kontrak. Dia menyebut bukan tak mau membayar, akan tetapi dia ingin memastikan dulu itu milik PT KAI atau tidak.

"Untuk masalah kontrak, sebenarnya kan dari kita itu kan mau memastikan dulu apakah benar itu milik PT KAI. Kalau memang benar dan bisa dibuktikan dengan sertifikat, mungkin bisa bekerja sama dengan BPN untuk menentukan batas-batasnya ya, mungkin kami nggak keberatan ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan apakah kami harus membayar sewa ke oknum atau bagaimana," ujar Beby.

Beby menyebut, sejak 1970-an, orang tuanya telah menempati lahan tersebut. Dia pun heran PT KAI tak menghubungi dirinya terkait barang-barang yang telah diambil dan dibawa ke mana.

"Tidak ada sama sekali. Justru karena itu saya bingung. Satu rumah saya kenapa kosong, barang saya dibawa ke mana. Barang itu disimpan di mana. Atas izin siapa mereka membawa barang itu. Barang itu kan milik pribadi saya dan orang tua saya. Apa hubungannya dengan PT KAI," ujar Beby.

Tak terima atas peristiwa itu, Beby pun membuat laporan ke Polrestabes Medan. Dia merasa barang di rumahnya diambil tanpa izin darinya.

"Iya, karena barang saya diambil dengan tanpa izin, tentu saja saya melapor. Atas dasar apa mereka mengambil barang saya. Dan siapa yang memberikan izin. Ada orang masuk ke dalam lingkungan saya, masuk ke dalam rumah saya, mengambil barang-barang saya dan sekarang keberadaan barang saya entah di mana. Jumlahnya mereka tidak data itu, tentu saja saya melapor," sebut Beby.

Beby berharap polisi memproses laporannya. Dia meminta agar oknum yang bersangkutan ditangkap.

"Kalau saya sih pengin oknum yang bersangkutan itu ditangkap dan diproses secara hukum. Karena itu kan sudah nggak... kita tinggal di negara hukum, kok orang bisa masuk ke dalam tempat pribadi kita. Dan secara terang-terangan mengambil semua barang milik kita tanpa izin. Itu apa namanya, apa diperbolehkan?" ujar Beby.

Sementara itu, kuasa hukum Beby, Hilmar Robinson Silalahi, mengatakan, dari keterangan kliennya, pihak PT KAI tidak memiliki hak soal lahan tersebut. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi pihak Beby ke BPN.

"Saya tanya, ada nggak kepemilikan mereka menunjukkan bahwa itu milik PT KAI? Tidak ada, pernah saya (Beby) dulu ke sana dengan pengacara Jakarta. Mempertanyakan itu bahwa mereka juga tidak ada memiliki alas hak. Dan itu pernah kami pertanyakan ke BPN dan tidak ada itu tanah PT KAI. Nggak ada sertifikatnya terbit, jadi klien kita semenjak orang tuanya tahun 1970 sampai sekarang sudah dikuasai itu," sebut Hilmar.

"Soal alas hak sebenarnya itulah, kalau memang alas hak maunya diuji di pengadilan. Kalau memang itu hak PT KAI untuk mengeksekusi itu melalui pengadilan, tidak bisa melalui ini saja, ada proses hukumnya. Gugat dong, baru kita kalau memang ada dari pengadilan mau mengeksekusi silakan saja," ujar Hilmar.

Hilmar menyesali adanya tindakan arogansi yang dilakukan dengan mengambil barang milik kliennya. Dia menilai, perbuatan itu telah terpenuhi unsur pencurian.

"Dan di sini juga yang paling, tindakan yang arogan itu masalah penjarahan barang. Sudah memindahkan suatu barang orang lain, tanpa seizin dari kita. Sudah terpenuhi unsur pencurian," ujar Hilmar.

PT KAI Tertibkan Aset Seluas 2.355 meter persegi

Sebelumnya, petugas PT KAI Divre I Sumut menertibkan aset berupa lahan seluas 2.355 meter yang dikuasai pihak lain di Jalan Pandu, Kecamatan Medan Kota, Medan.

"Betul. Hari ini kami tertibkan aset kami yang dikuasai pihak lain. Aset tersebut digunakan untuk tempat usaha rumah makan, bengkel, penitipan kendaraan serta rumah tinggal," kata pejabat Humas PT KAI Sumut, Mahendro Trang Bowono, kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).

Mahendro mengatakan penertiban yang dilakukan PT KAI untuk menjaga aset perusahaan dari pihak lain yang tidak memiliki hak atas aset negara tersebut.

"Ada seluas 2.355 meter persegi aset lahan yang ditertibkan di Jalan Pandu," sebut Mahendro.

Mahendro mengungkapkan, penertiban aset seluas 2.355 meter persegi yang dilakukan pihaknya telah sesuai prosedur dengan memberikan surat pemberitahuan kepada orang yang saat ini menempati lahan tersebut.

"Lahan yang ditertibkan ini awalnya dikontrak oleh Amril dari 2006-2011. Karena sudah meninggal dunia lalu dikelola oleh anaknya sampai sekarang ini. Tetapi selama dikelola tidak ada hubungan kontrak sehingga PT KAI melakukan penertiban aset," sebut Mahendro.

"Alhamdulillah proses penertiban yang dilakukan PT KAI berjalan cukup kondusif. Orang yang saat ini menempati lahan itu pun bersedia mengosongkan bangunan rumahnya," tambah Mahendro.

(dhm/mud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT