ADVERTISEMENT

Tak Terima Barang Diambil Saat Penertiban PT KAI, Warga Medan Lapor Polisi

Datuk Haris Molana - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 13:52 WIB
Seorang warga Medan melaporkan PT KAI Sumut ke polisi gegara penggusuran
Seorang warga Medan melaporkan PT KAI Sumut ke polisi gegara penggusuran (Datuk Haris Molana/detikcom)
Medan -

PT Kereta Api Indonesia (KAI) wilayah Divre I Sumut menertibkan aset berupa lahan seluas 2.355 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pandu, Kota Medan. Pemilik bangunan itu membuat laporan polisi karena tak terima barang diambil dan rumah dikosongkan.

Warga bernama Beby Amelia itu membuat laporan ke Polrestabes Medan. Hal itu ditandai dengan nomor laporan STTLP/B/1089/III/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 31 Maret 2022.

Dalam laporan itu tertulis bahwa terlapor adalah personel PJKA. Tertulis juga telah melaporkan tindak pidana UU No 2 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 363 Subs 362 KUHP.

Beby membuat laporan itu lantaran pada Kamis (31/3) pagi, pihak PT KAI, beserta lurah, kepala lingkungan, kemudian ada beberapa TNI-Polri datang ke rumahnya. Mereka diduga mengambil barang-barang miliknya dan melakukan pengosongan.

"Dari pihak PT KAI, beserta lurah, kepala lingkungan, kemudian ada beberapa TNI-Polri, ada datang ke rumah saya untuk mengambil barang-barang di rumah saya dan melakukan pengosongan. Dan itu terjadi tanpa izin dari saya. Dan saya pun saat itu sedang tidak berada di tempat," kata Beby kepada wartawan, Kamis (31/3) malam.

Beby heran terhadap tindakan yang diambil oleh pihak PT KAI. Pasalnya, sebelum adanya tindakan itu, dirinya tak menerima komunikasi apa pun, semisal mediasi.

"Melakukan mediasi tidak ada. Mereka ada bersurat, tetapi kami juga sudah pernah menjawab surat tersebut melalui pengacara kami. Bahkan pengacara kami juga berkunjung ke kantor PT KAI untuk menanyakan isi surat tersebut untuk memastikan, karena di dalam surat itu kami mau tahu, maksudnya dasar dari PT KAI itu mengklaim tanah tersebut milik mereka itu apa," sebut Beby.

"Setelah pengacara kami mengkonfirmasi, dari mereka pun mengatakan mereka belum mempunyai sertifikat atas tanah tersebut dan menunjukkan bahwa mereka hanya punya peta zaman Belanda," sebut Beby.

Beby juga menerangkan soal adanya tudingan tidak membayar semacam kontrak. Dia menyebut bukan tak mau membayar, akan tetapi dia ingin memastikan dulu itu milik PT KAI atau tidak.

"Untuk masalah kontrak, sebenarnya kan dari kita itu kan mau memastikan dulu apakah benar itu milik PT KAI. Kalau memang benar dan bisa dibuktikan dengan sertifikat, mungkin bisa bekerja sama dengan BPN untuk menentukan batas-batasnya ya, mungkin kami nggak keberatan ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan apakah kami harus membayar sewa ke oknum atau bagaimana," ujar Beby.

Beby menyebut, sejak 1970-an, orang tuanya telah menempati lahan tersebut. Dia pun heran PT KAI tak menghubungi dirinya terkait barang-barang yang telah diambil dan dibawa ke mana.

"Tidak ada sama sekali. Justru karena itu saya bingung. Satu rumah saya kenapa kosong, barang saya dibawa ke mana. Barang itu disimpan di mana. Atas izin siapa mereka membawa barang itu. Barang itu kan milik pribadi saya dan orang tua saya. Apa hubungannya dengan PT KAI," ujar Beby.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT