Apdesi Surta Wijaya Sindir Kubu Arifin, Yakin SK Kemenkumham Dibatalkan

ADVERTISEMENT

Apdesi Surta Wijaya Sindir Kubu Arifin, Yakin SK Kemenkumham Dibatalkan

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 21:31 WIB
Konferensi pers Apdesi (Wildan-detikcom)
Konferensi pers Apdesi. (Wildan/detikcom)
Jakarta -

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya angkat bicara soal dua kubu Apdesi. Apdesi pimpinan Surta Wijaya mengklaim sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri.

"Kami sudah terdaftar di Mendagri. Apdesi kepemimpinan Surta Wijaya dan Asep Anwar sebagai Sekjen telah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)," kata Sekjen Apdesi Asep Anwar di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2022).

Asep kemudian menyindir Apdesi kubu Arifin tidak dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Asep, Apdesi harus dipimpin Kepala Desa yang sah dan aktif.

"Yang mengaku ketua umum itu bukan kepala desa, yang merasa legal itu melakukan pengurusan Menkumham pada saat melaksanakan Munas VI tahun 2021 dan mereka yang mengaku Apdesi sah tidak jelas kapan Munas dan kapan pelantikan," kata dia.

Asep yakin SK Kemenkumham Apdesi kubu Arifin akan dibatalkan. Sebab, menurutnya, kubu Arifin tidak pernah melakukan kegiatan seperti Silaturahmi Nasional (Silatnas) atau sejenis Rakernas.

"Kami yakin Menkumhan mereka akan segera dibatalkan. Yang mengaku Apdesi legal itu tidak berani buat kegiatan seperti Silatnas atau Rakernas atau kegiatan sejenisnya sebab kepala desa hanya se-Indonesia hanya mau dipimpin oleh kepala desa," jelasnya.

"Kalau organisasi itu harus munas, pemilihannya resmi. Tanya aja sama dia pernah munas nggak? Nggak cuma rapat-rapat di kafe aja pengurus," kata Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muh Asri Anas menambahkan.

Asri juga menantang kubu Arifin untuk menghadirkan massa kepala desa.

"(Mengumpulkan) 10 kades aja susah. Sekarang belum ada tentu yang mau. Ini pelantikan Mendagri hadir, Mendagri yang lantik langsung. Pesertanya pun 1.600 DPD DPC seluruh Indonesia. Ini semua dilantik," kata dia.

Asri mengklaim pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham terkait pencabutan izin Apdesi kubu Arifin. Bahkan dia menyebut kubu Arifin tidak memenuhi syarat administrasi dan memasukkan dokumen palsu dalam perizinan.

"Kami sudah konsultasi dengan Kumham insyaallah sebentar lagi mereka dibatalkan karena tidak memenuhi syarat administrasi. Karena beberapa dokumen yang dimasukkan palsu semua," kata dia.

(idn/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT