ADVERTISEMENT

Laporan KontraS soal Dugaan TPPO Kerangkeng Bupati Langkat Ditolak Bareskrim

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 17:46 WIB
KontraS di Bareskrim Polri
KontraS di Bareskrim Polri (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan soal adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin ke Bareskrim Polri. Namun laporan tersebut ditolak.

"Ada beberapa dugaan tindak pidana dari hasil fakta-fakta dan investigasi yang dilakukan oleh tim advokasi. Salah satunya yang kami paling soroti adalah berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. (Bukti) cukup banyak, jadi memang ada aktor intelektual, ada aktor pendukung, namun sayangnya laporan kami belum dapat diterima," ujar Gina dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia) di Gedung Bareskrim, Kamis (31/3/2022).

Selanjutnya, Gina menyebut laporan ini dilayangkan karena adanya aktor intelektual yang diduga terlibat. Hal itu berdasarkan keterangan dari 4 orang korban di kasus ini.

"Tapi ada pasal lain yang seharusnya menurut kami dimasukkan, dan juga kami menemukan actor intelektualnya, sehingga itu menjadi alasan kami untuk melapor. Terlebih karena memang klien kami dan 4 korban yang belum bisa kami sebutkan Namanya itu tidak diakomodir dalam proses LP yang ada di Sumut," katanya.

Alasan Laporan Ditolak

Pada kesempatan yang sama, Rahmat dari KontraS Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan alasan Bareskrim menolak laporan tersebut karena kasus kerangkeng manusia ini sudah ditangani Polda Sumut. Dia pun menyayangkan hal itu.

"Kita sebenarnya sudah menghadirkan barang bukti ya, hanya saja SPKT justru tidak meminta itu ya, kita justru dihadapkan dengan proses penyelidikan yang sedang berjalan di Polda Sumut terus kemudian deliknya terjadi di Sumatera utara, jadi dengan alasan itu SPKT menolak laporan kita," ujarnya.

"Itu tentu kita sayangkan karena laporan ini tentunya akan tertuju pada pencarian keadilan yang akan diinginkan oleh para korban, terutama keempat korban kami," sambungnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT