ADVERTISEMENT

Polisi Periksa BNNK-Dinsos Terkait Kasus Kerangkeng Bupati Langkat

Datuk Haris Molana - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 11:45 WIB
Penemuan kerangkeng yang berisi sejumlah warga di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin gegerkan publik. Ini penampakannya.
Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat (ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka)
Medan -

Polda Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan pengembangan terkait kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Polisi pun memeriksa BNNK Langkat dan Dinsos Langkat.

"Pemeriksaan BNNK Langkat dan Dinsos Langkat dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Langkat," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Kamis (31/3/2022).

Hadi mengatakan, selain mereka, petugas memeriksa delapan tersangka dalam pengembangan perkara TPPO.

"Periksa delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara TPPO. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 11. 00 WIB di Krimum," sebut Hadi.

Kemudian, penyidik juga melakukan koordinasi dengan tim investigasi Komnas HAM RI yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB di Kantor Komnas HAM RI- Jakarta.

Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Para tersangka terancam 15 tahun penjara.

"Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG dipersangkakan Pasal 7 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dimintai konfirmasi, Senin (21/3/2022).

"Dua orang inisial SP dan TS pasal yang dikenakan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," sambungnya.

Hingga saat ini, kedelapan tersangka belum dilakukan penahanan karena kooperatif serta penyidik masih mengembangkan peristiwa tersebut.

"Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, kedelapan orang ini belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan terhadap peristiwa ini," tambah Hadi.

Kasus ini berawal dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Terbit saat melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi. Kasus ini kemudian didalami oleh kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menemukan kekerasan yang sangat sadis dalam kasus kerangkeng ini.

"Semuanya sadis! Tapi, sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang-lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini," kata Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3).

Ada banyak korban kerangkeng Bupati Langkat. Penyiksaan yang mereka alami pun berbeda-beda.

Simak Video 'Sederet Hal Sadis dari Temuan LPSK di Kerangkeng Bupati Langkat':

[Gambas:Video 20detik]



(dhm/mud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT