ADVERTISEMENT

KPK Bicara Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi LNG Pertamina

M Hanafi Aryan - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 23:57 WIB
Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto (Foto: Wilda/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengakui sudah ada perkembangan, tapi dia enggan menjelaskannya.

"Memang betul kami belum mengumumkan secara detail," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

Kemudian dia memastikan internal KPK tengah mengantongi keputusan terkait perkembangan kasus tersebut. Namun, dia enggan untuk membeberkan.

"Ada banyak faktor yang tidak bisa saya buka. Tapi yang jelas koordinasi terhadap case building tentunya banyak yang harus kita persiapkan dengan matang. Walaupun secara keputusan di internal sudah," lanjutnya.

Karyoto jelaskan ada proses-proses yang harus dilalui dalam sebuah perkara. Namun, dia pastikan KPK akan membuka kasus itu secara gamblang.

"Namanya perkara itu selalu melalui proses bottom up (dari bawah), penyelidikan nanti sebelum diketok lidik ada beberapa kali diekspose baik perkembangan penyelidikan maupun penyidikan. Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan secara gamblang," ujarnya.

KPK-Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian LNG

Diketaui, KPK dan Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina. KPK nantinya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kelengkapan alat bukti perkara itu.

"KPK dan Kejaksaan Agung RI sedang sama-sama melakukan penyelidikan pada perkara ini. KPK dan Kejaksaan kemudian berkoordinasi dan bersepakat bahwa tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina diselesaikan oleh KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).

Ali memastikan KPK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyelidikan kasus tersebut. Hal itu guna mengumpulkan alat bukti yang cukup.

"Pada proses berikutnya, KPK tentu masih akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan serta instansi lainnya seperti BPK maupun BPKP untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam pengumpulan alat bukti," imbuh Ali.

Dia menyebut kerja sama antar lembaga negara tersebut tidak asing bagi KPK. Dia mencontohkan kasus yang menjerat Bupati Nganjuk di mana KPK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri.

"Sinergi penanganan perkara korupsi seperti ini sudah beberapa kali dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, baik kejaksaan maupun kepolisian," katanya.

"Misalnya, dalam kegiatan tangkap dugaan korupsi pengisian jabatan kepala desa dan camat di wilayah Kabupaten Nganjuk atas koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri, penanganan perkara korupsi penyalahgunaan izin tambang di Sulawesi Tenggara, atas koordinasi KPK dengan kejaksaan tinggi setempat dan beberapa kegiatan lainnya," sambungnya.

Ali merasa yakin koordinasi tersebut akan berdampak pada proses pemberantasan korupsi. Dia menyebut koordinasi antar lembaga dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing lembaga.

"Koordinasi dan sinergi penanganan suatu perkara antar-aparat penegak hukum niscaya akan memperkuat proses hukumnya dan memberikan manfaat yang optimal dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

(dhn/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT