ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bisakah Saya Pidanakan Pria yang Menggoda Istri Saya?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 29 Mar 2022 09:31 WIB
Ilustrasi fokus (bukan buat insert) Hakim Perebut Bini Orang (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Foto ilustrasi. (Andhika Akbaryansyah/detikcom)

Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Membuat Laporan Polisi :
Dalam membuat Laporan Polisi, diperlukan bukti yang mendukung Laporan Polisi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar Laporan Polisi yang dibuat tidak sembarangan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa adanya bukti, namun juga untuk menghindari adanya laporan palsu

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
-Keterangan Saksi;
-Keterangan Ahli;
-Surat;
-Petunjuk;
-Keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam bukunya yang berjudul "Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 19), menyatakan Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari kualifikasi alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, KUHAP tidak merincikan apa saja barang bukti yang termasuk ke dalam kualifikasi alat bukti tersebut. Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

-Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
-Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
-Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
-Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
-Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Menurut Ratna Nurul Afiah, dalam bukunya yang berjudul Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 1989, hal. 14) menyatakan Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Prof. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hal. 254), mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Selanjutnya menurut Prof. Andi Hamzah, Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah :
-Merupakan objek materiil
-Berbicara untuk diri sendiri
-Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
-Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Jadi, dari pendapat beberapa Ahli Hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

-Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
-Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
-Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
-Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
-Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
-Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 1989, hal. 14).

Kesimpulan :
Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, untuk dapat membuat laporan polisi atas dasar tindakan seseorang yang mengganggu dan menggoda istri anda tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Contohnya Seseorang tersebut memaksa dan mengancam istri Anda agar istri Anda tersebut mau mengikuti kemauan orang tersebut dengan meninggalkan Anda sebagai suaminya.

Selama tidak ada bukti yang dapat membuktikan perbuatan tersebut, maka Laporan Polisi yang dilaporkan tersebut dikhawatirkan tidak akan diproses.

Sehingga sebaiknya, apabila Anda ingin melaporkan seseorang kepada polisi sebaiknya didukung oleh bukti yang cukup agar laporan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Demikian uraian jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi saudara, para pembaca detik.com dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 27 Maret 2022

Hormat kami,
Dr Anis Rifai SH MH
KANTOR HUKUM SEMBILAN SEMBILAN DAN REKAN Advokat dan Konsultan Hukum

Gedung Menara 165
Jl TB Simatupang
Jakarta Selatan

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014

Referensi :
1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hal. 254)
2. Martiman Prodjohamidjojo, "Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 19)
3. R. Soesilo, "KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor : Politeia, 1998, hal. 238)
4. Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 1989, hal. 14)

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.


(asp/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT