Bisakah Saya Pidanakan Pria yang Menggoda Istri Saya?

Kerap dijumpai seorang istri digoda oleh pria lain. Baik dalam bentuk rayuan maupun pesan di media sosial yang membuai dengan ucapan manis. Lalu, apakah perbuatan itu sudah masuk delik pidana?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatu.

Selamat sore kepada redaksi detikcom dan kawan-kawan

Saya mau bertanya apakah bisa seseorang saya laporkan ke polisi tentang menggoda istri saya dan mengajak menjadi madunya? Padahal dia tahu bahwa yg diajak dimadu masih punya suami, sering dirayu untuk meninggal kan saya/suaminya sekarang dengan sejumlah uang/janji.

Sayangnya saya tidak punya bukti yang saya punya pengaduan istri saya kepada saya karena ketakutan dan merasa tidak nyaman atas perilaku orang itu.

Mohon info dan bantuannya

Semoga kalian yg membantu saya selalu di lingkungan Allah SWT

Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate mengupas tuntas dengan advokat Dr Anis Rifai SH MH dari Kantor Hukum 99 & Rekan. Berikut jawaban lengkapnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barokatu.

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan kepada detik's Advocate. Kami turut bersimpati terhadap permasalahan yang dialami oleh saudari.

Terhadap pertanyaan saudara tersebut, kami akan membahasnya sebagai berikut :

Perbuatan Tidak Menyenangkan :
Mengenai keresahan Anda dan istri, menurut kami, perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tidak menyenangkan. Pada awalnya, atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dapat dilaporkan ke polisi dimana pelakunya bisa dijerat Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500:
Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain."

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur, ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. "Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian itu, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan," Namun, apabila laporan tidak terbukti di pengadilan, pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum.

Terlebih, lagi apabila yang bersangkutan ditahan yang berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru ditujukan untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 tersebut, maka perbuatan tidak menyenangkan dengan dasar melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melaporkan seseorang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Namun seseorang yang mengganggu dan menggoda istri anda tersebut tetap dapat dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selama dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan.

Menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor : Politeia, 1998, hal. 238), yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP ini ialah adanya orang yang dipaksa secara melawan hak untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pemaksaan itu bisa dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan.

Laporan Polisi :
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Sedangkan "Laporan polisi adalah suatu Laporan tertulis yang dibuat oleh Polisi menurut jabatannya, tentang suatu kejadian/peristiwa yang karena sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan Hukum yang berlaku, memerlukan tindakan kepolisian, baik tindakan hukum, pelayanan, bantuan / pertolongan yang harus dilaksanakan."

Beberapa contoh permasalahan yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian adalah saat mengalami tindak pidana dan hingga melihat kejadian tindak kejahatan (seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Kemudian untuk menentukan hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

"Pelapor adalah seseorang yang karena hak dan kewajiban, mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban yang merupakan Tindak Pidana atau yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik dan atau Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu, baik secara lisan maupun tertulis." Hak Bagi Seorang Pelapor yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya.

Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan itu.

Simak juga 'Suami Ngamar Bareng PSK, Bagaimana Pembuktiannya Agar Dipidanakan?':

[Gambas:Video 20detik]