Andi Arief menuding Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah menyebarkan kabar bohong atau hoax. Ketua Bappilu Partai Demokrat itu merasa tidak mendapatkan surat panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
"Saya menunggu permintaan maaf jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional, sehingga merugikan saya," kata Andi Arief di Twitter, Senin (28/3/2022).
"Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakukan saya seperti ini? Saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP. Saya sudah lapor anggota Komisi 3 DPR partai Demokrat untuk memanggil Jubir KPK dan apa motifnya umumkan sembarangan berita salah," imbuhnya.
Andi Arief merasa tidak menerima surat panggilan dari KPK. Dia juga merasa bingung dikaitkan dengan kasus di KPK.
"Apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya," kata Andi Arief.
Andi Arief bingung mengapa dirinya dipanggil KPK dalam kasus ini. "Kedua, apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan?" ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga meminta Plt Jubir KPK Ali Fikri mengklarifikasi penyebutan nama Andi Arief. Pihaknya mengaku tidak akan mentoleransi apa yang disebut pendiskreditan terhadap Andi Arief dalam kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara.
"Kami berbaik sangka, ini mungkin salah penyebutan nama, tapi penting untuk diklarifikasi agar tak mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination) yang merugikan bagi Bang Andi Arief maupun bagi Partai Demokrat," katanya.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menjelaskan pemanggilan Andi Arief. "Terkait tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021-2022," kata Ali Fikri kepada wartawan.
Ali menerangkan pemeriksaan bakal dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui merupakan kader Partai Demokrat.
"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat," kata Alex dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).
(dhn/dhn)