.webp)
Ketua KPK Firli Bahuri menilai kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kementerian/lembaga banyak membeli barang impor ada kaitannya dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap terjadi. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta Firli tak cuma ngomong.
"Saya sangat mendukung pendapatnya Pak Firli dalam hal ini, dan saya minta memohon pada Pak Firli statement itu terealisasikan dalam tindakan KPK mengusut dugaan korupsi di pengadaan-pengadaan itu yang dalam beberapa dokumen itu persyaratannya menyalahi ketentuan yang berlaku," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (26/3/2022).
"Misalnya barangnya dalam negeri tapi membeli barang dari luar negeri dengan maksud barang yang lebih murah misalnya, sehingga menghilangkan daya saing produk dalam negeri. Atau justru sengaja membeli barang dari luar negeri supaya bisa dibuat mark up menjadi lebih mahal," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Boyamin mengatakan banyak celah untuk korupsi di sektor pengadaan barang yang diimpor dari luar negeri. Dia mendorong KPK mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan barang impor itu.
"Jadi banyak sebenarnya dugaan celah korupsi dari pengadaan-pengadaan yang pembelian barangnya dari luar negeri, dan saya minta pada pak Firli dan KPK segera melakukan penyelidikan dan segera melakukan penyidikan dan menemukan dua alat bukti untuk menentukan adanya korupsi atau tidak," ujarnya.
Boyamin mengatakan KPK harus bergerak agar ucapan Firli itu terbukti. Dia kemudian menyinggung narasi Firli soal Harun Masiku yang kenyataannya sampai saat ini belum ditangkap.
"Salah satu bentuk konkret yang disampaikan Pak Firli jadi jangan sampai ini hanya omong doang dan tidak ada realisasinya. Karena saya udah terlalu sering mendengarkan banyak hal yang dinarasikan pak Firli kemudian tidak ada realisasinya. Seperti Harun masiku itu buron katanya pasti ketangkap tapi nyatanya sampai sekarang belum ketangkap," ujarnya.
Baca berita selengkapnya di halaman berikut
Simak Video 'Pernyataan-pernyataan Jokowi yang Jengkel Gegara Apa-apa Impor!':
Sebelumnya, Firli menyoroti kejengkelan Jokowi soal sejumlah kementerian/lembaga yang banyak membeli produk impor. Firli mengatakan kejengkelan Jokowi itu ada kaitannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang selama ini terjadi.
"Saya mengerti arti 'kemarahan' Bapak Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3).
Firli mengatakan pihaknya telah memberikan perhatian pada korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dia menyebut pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang rawan suap.
"Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tangkap tangan oleh KPK," katanya.
Firli mendukung arahan Jokowi untuk mengutamakan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Dia mengatakan korupsi di pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus segera dihentikan.
