Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disarankan mundur dari jabatannya karena akan menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apa kata Anwar Usman?
"Wah, sudah ya, nanti tunggu tanggal mainnya," katanya setelah menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA GMNI di The Hotel Sultan & Residence, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2022).
Hal itu disampaikan Anwar Usman saat ditanya tanggapannya terkait desakan mundur dari MK karena menikahi adik kandung Jokowi, Idayati.
Diketahui, Anwar Usman akan menikah dengan adik Jokowi, Idayati. Resepsi pernikahan akan digelar pada 26 Mei di Kota Solo.
Karena pernikahan tersebut, Anwar diminta mundur dari jabatannya. Kepala Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH UII) Anang Zubaidy menilai pernikahan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tubuh MK.
Anang menjelaskan pernikahan pada dasarnya adalah hak privat seseorang. Namun, berkaitan dengan posisi sebagai hakim konstitusi, pernikahan atau hubungan kekerabatan akan berpotensi mengganggu independensi MK secara umum atau mungkin khususnya pada Anwar Usman.
Sebab, secara konstitusi, MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang, sehingga hubungan kekerabatan ini dikhawatirkan menggerus independensi MK.
"Hanya saja begini, berkaitan dengan posisi Ketua MK, yang dia secara konstitusional punya kewenangan untuk menguji undang-undang, di mana undang-undang itu adalah produk bersamanya, meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR, tapi kan dia produk pembahasan bersama DPR dengan pemerintah, dalam hal ini kekuasaan tertinggi adalah presiden. Maka potensial pernikahan ini atau hubungan kekerabatan ini akan mengganggu independensi MK secara umum atau mungkin khususnya pada Pak Usman," kata Anang saat seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (22/3).
Simak Video: Ketua MK akan Nikahi Adik Jokowi, Mahfud: Tak Ada Konflik Kepentingan
(haf/haf)