Ketua KPK Firli Bahuri menyoroti kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sejumlah kementerian/lembaga yang banyak membeli produk impor. Firli mengatakan kejengkelan Jokowi itu ada kaitannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang selama ini terjadi.
"Saya mengerti arti 'kemarahan' Bapak Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).
Firli mengatakan pihaknya telah memberikan perhatian pada korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dia menyebut pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang rawan suap.
"Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tangkap tangan oleh KPK," katanya.
Firli mendukung arahan Jokowi untuk mengutamakan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Dia mengatakan korupsi di pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus segera dihentikan.
"Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh Kepala Negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi PBJ," ujarnya.
Firli memberikan delapan saran terkait pengadaan barang dan jasa. Di antaranya, tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi dengan para pihak penyedia barang/jasa, tidak menerima dan memperoleh kickback dan tidak mengandung unsur penyuapan dan gratifikasi.
Selanjutnya, Firli mengatakan proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur benturan kepentingan, tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi, tidak ada niat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan rasa geramnya akan 'budaya' impor. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3). Dia menyayangkan kegiatan impor produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi produsen dalam negeri.
"Coba, CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa," ungkap Jokowi.
Dia pun meminta dengan tegas pengadaan barang dengan cara demikian segera dihentikan. "Jangan diterus-teruskan," tegas Jokowi.
(azh/haf)