.webp)
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah berbicara soal dampak kemajuan teknologi yang telah mengubah berbagai sendi kehidupan. Salah satunya, fenomena metaverse yang memungkinkan interaksi antar individu secara virtual.
Dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar atau replika pengguna dalam bentuk animasi tiga dimensi. Basarah menerangkan pengguna metaverse juga dapat melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk virtual seperti berkumpul atau mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online, hingga membeli sebuah properti digital.
"Pertanyaannya apakah sebagai sebuah bangsa, kita sudah siap untuk mengantisipasi berbagai ekses yang akan ditimbulkan dari fenomena dunia metaverse tersebut," ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basarah yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) GMFKPPI juga menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Rapimda II GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri) Jawa Timur, di Kota Batu, Jawa Timur pada hari ini.
Ia menjelaskan pakar terorisme di pusat edukasi, teknologi, dan inovasi anti-terorisme di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat belakangan ini telah meneliti potensi metaverse menjadi markas kelompok teroris di masa depan. Sebab, terangnya, metaverse semakin memuluskan aksi terorisme di dunia virtual.
"Tokoh teroris dapat berupa avatar digital yang berdiri di pusat keramaian dan melakukan propaganda sambil berusaha memikat penonton dengan iming-iming masa depan sesuai keyakinan ideologisnya. Apakah kita sudah siap menghadapinya? Sudahkan kita memiliki perangkat hukum yang mengatur hal tersebut?" tanya Basarah lagi.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan potensi ancaman lain adalah liberalisme atau individualisme yang membawa paham kebebasan terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Basarah menyebut pemahaman tersebut juga mempropagandakan paham kosmopolitanisme.
Kosmopolitanisme ini, katanya, adalah ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia karena tidak mengenal ada kebangsaan. Berbagai ragam ancaman kebangsaan itulah yang harus disikapi dengan cermat dan seksama.
"Agar ketahanan nasional kita kokoh dan kuat, maka kita harus memahami dan kembali kepada jati diri ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita harus belajar sejarah. Dengan belajar sejarah, kita bisa memahami proses pembentukan, perumusan dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan belajar sejarah kita akan memiliki pedoman agar tidak tergelincir di masa yang akan datang," kata Basarah.
Maka dari itu, Dosen Universitas Islam Malang itu mengajak seluruh kader GM FKPPI untuk menjadi otak, mata dan otot organisasi yang dapat berpikir, melihat, memetakan, menganalisis dan bertindak menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan ideologi transnasional saat ini dan di masa depan.
Di tempat yang sama, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto juga menyoroti dinamika terkini yang terjadi. Ia meminta kepada kader GM FKPPI untuk menguasai teknologi dan meningkatkan literasi digital untuk memperkuat sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
"GM FKPPI merupakan kekuatan besar. Jangan ragu untuk berkreasi dan bertindak. Manfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Kerja keras, jangan maunya instan. Paling penting, kita harus ikuti Pancasila, ideologi yang sudah teruji," tegas Jenderal bintang dua.
Sebagai informasi, acara itu bertema 'Komitmen GM FKPPI dalam Berfikir, Bergerak Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Separatisme di Era Digitalisasi dengan Solid, Kuat, Militan Menjaga Pancasila dan NKRI'. Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Umum dan Waketum GMFKPPI Ryanta Surbakti dan Agus Soeryanto, beserta seluruh Pimpinan Daerah dan Cabang GMFKPPI se-Jawa Timur.
(fhs/ega)
