ADVERTISEMENT

KPK Cecar Anggota DPR Haerul Amri soal Kasus TPPU Bupati Probolinggo

M Hanafi - detikNews
Jumat, 25 Mar 2022 15:41 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK memeriksa anggota DPR Haerul Amri terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS). Haerul diperiksa sebagai saksi.

"Tim Penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Puput Tantriana Sari," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Haerul Amri diperiksa di gedung KPK pada Kamis (24/3). Selain Haerul Amri, KPK memeriksa Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Ajeng Nur Hanifah dan pihak wiraswasta Nurhayati. Ketiganya diperiksa terkait aliran dana yang diduga diterima oleh Puput.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran uang yang diterima tersangka PTS dan kawan-kawan," ujarnya.

Ali juga menjelaskan ketiganya dicecar terkait aset Puput tersebut. Puput diduga berupaya menyembunyikan aset.

"Dugaan lain mengenainya adanya aset-aset milik tersangka PTS dengan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk menyamarkan kepemilikannya," ucapnya.

Dalam pemeriksaan itu, ada tiga orang yang tidak dapat hadir. Ketiganya adalah PNS Heri Mulyadi, Staf Bagian Protokol dan Rumah Tangga Meliana Ditasari, dan Karyawan Swasta Agus Salim Pangestu.

"Ketiga saksi tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang kembali," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano di kasus Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya transaksi pembelian barang berupa mobil mewah oleh tersangka HA (Hasan Aminuddin) yang sumber dananya masih dilakukan penelusuran oleh tim penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/3).

Puput dan suaminya, Hasan Aminuddin, telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan TPPU dan jual-beli jabatan. KPK menduga Puput mematok Rp 20 juta dan upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan mulanya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, Alexander menyebut pemilihan diundur, kemudian pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa yang akan selesai menjabat.

Dia mengatakan jabatan yang akan kosong tersebut nantinya akan diisi oleh para pejabat ASN. Pengusulannya, menurut Alexander melalui camat setempat. Dalam pengusulan nama, mereka harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput, yang notabene suaminya, Hasan Aminuddin. Persetujuan ini berbentuk paraf dengan nota dinas pengusulan nama.

"Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare," kata Alexander saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT