Ketua KPK Buka-bukaan Tarif Jual Beli Jabatan di Probolinggo-Kota Bekasi

(dok. istimewa/tangkapan layar dari kanal YouTube KPK) — Foto: Dok. Istimewa

Serang -

Ketua KPK Firli Bahuri buka-bukaan soal jual-beli jabatan dari pengungkapan korupsi di Kabupaten Probolinggo dan Kota Bekasi. Ia mengaku kaget dan mengatakan hal ini di hadapan gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Banten.

"Saya kaget Bupati Probolinggo, dari PJS kepala desa ada harganya Rp 20 juta," ujar Firli di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Jumat (25/2/2022).

Di Probolinggo, setiap kepala desa katanya harus menyewa tanah bengkok seharga Rp 5 juta per hektare. Sedangkan di sana ada 300 lebih dari kepala desa. Uang itu disetorkan kepada salah satu kepala desa yang ia sebut koordinatornya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak itu, tambah lagi bengkoknya satu hektare Rp 5 juta, kalikan 300 kades, besar juga," ujarnya.

Jual-beli jabatan di Probolinggo tidak berhenti di situ. Untuk jabatan dari kepala seksi (kasi), kepala bagian (kabag), kepala dinas (kadis), hingga sekda, semuanya bertarif. Itu harganya ratusan juta.

"Kadis itu Rp 300, sekda Rp 360 sampai Rp 400 juta. Itu ada daftarnya dan kita ambil, nggak ngarang-ngarang, makanya ada 17 kepala desa yang kita tahan," jelasnya.

Termasuk juga yang terjadi di Kota Bekasi. Di daerah ini, setiap kepala desa dan camat memiliki koordinator yang disebut sebagai ketua kelas. Segala kebutuhan kepala daerah ia sebut bisa melalui mereka.

"Banyak sekali rawan-rawan korupsi itu, ini jangan terjadi," ujarnya.

Ada 22 tersangka tersangka dalam jual-beli jabatan kades di Probolinggo yang diungkap KPK. Para tersangka itu dari bupati hingga ASN. Berikut ini daftar tersangkanya:

- Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo)

- Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI)

- Doddy Kurniawan (Camat Krejengan)

- Muhammad Ridwan (Camat Paiton)

- Sumarto (ASN)

- Ali Wafa (ASN)

- Mawardi (ASN)

- Mashudi (ASN)

- Maliha (ASN)

- Mohammad Bambang (ASN)

- Masruhen (ASN)

- Abdul Wafi (ASN)