ADVERTISEMENT

Bicara Pemberantasan Korupsi di IPU, Laode Syarif Pamer Kasus Nazaruddin

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Selasa, 22 Mar 2022 23:09 WIB
Panel Discussion International Cooperation to Prosecute Corruption and Recover Stolen Assets di IPU ke-144 di Bali
Diskusi panel acara IPU ke-144 di Bali. (Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom)

Sebab, Fadli mengatakan banyak kasus korupsi yang molor ditangani selama bertahun-tahun. Dia meminta para anggota parlemen dapat berperan aktif salah satunya mendorong pembuatan aturan pemulihan aset guna mengembalikan kerugian negara.

"Banyak proses hukum korupsi berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak hal yang harus dilakukan termasuk di antaranya menghapus berbagai macam hambatan untuk memulihkan aset dan memperkuat kehendak politik untuk mengembalikan aset-aset secara tepat. Dalam konteks ini anggota DPR harus berperan aktif," ungkap Fadli.

Berikut 4 poin yang direkomendasikan oleh Fadli Zon dalam forum tersebut:

1. Parlemen dapat mengesahkan kebijakan baru, prinsip-prinsip baru atau reformasi undang-undang yang mendukung pemulihan aset. Langkah itu mencakup perampasan aset yang tidak melibatkan tuntutan pidana.

2. Parlemen harus menciptakan dasar hukum yang kuat yang mendukung bantuan hukum timbal balik.

3. Parlemen harus memperkuat kehendak politik dan komitmennya untuk memulihkan aset-aset yang dikorupsi melalui kerja sama lintas lembaga dan mobilisasi dukungan.

4. Parlemen harus mengembangkan pengawasan nasional atas proses pemulihan aset dan penggunaan dana yang dipulihkan itu di negara masing-masing. Parlemen juga dapat membentuk satuan tugas atau satuan tugas khusus di dalam lembaga legislatif yang dapat mendukung pemulihan aset dan pengawasannya.


(rak/lir)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT