ADVERTISEMENT

Menteri LHK Minta Kerja Sama Setop Rantai Perdagangan Merkuri Ilegal

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 22 Mar 2022 20:44 WIB
KLHK
Foto: dok. KLHK
Jakarta -

Indonesia meluncurkan Deklarasi Bali pada salah satu sesi di Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata tentang Merkuri. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mencegah perdagangan ilegal merkuri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan berdasarkan laporan United Nations Environment Programme(UNEP) pada tahun 2020, merkuri merupakan salah satu bahan kimia yang diperdagangkan secara ilegal di dunia dengan perkiraan nilai global lebih dari US$ 200 juta per tahun dan terus bertambah.

"Industri ilegal ini merupakan tantangan dalam perjuangan kita untuk membebaskan dunia dari merkuri," kata Siti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (22/3/2022).

Ia menambahkan menurut laporan tersebut banyak merkuri yang digunakan dalam Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) diperdagangkan secara ilegal, dan mudah diperoleh melalui e-commerce. Meningkatnya penggunaan merkuri dalam satu dasawarsa terakhir, khususnya dalam PESK telah menjadi perhatian serius banyak negara.

Siti menekankan paparan merkuri akan memberikan ancaman serius kepada manusia, terutama perempuan dan anak-anak pada berbagai masalah kesehatan. Peredaran ilegal merkuri juga akan mencemari seluruh komponen ekosistem mulai dari keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim hingga pencemaran, serta mengganggu data resmi global perdagangan merkuri.

Perdagangan merkuri secara ilegal ini, kata Siti, juga memiliki sifat lintas batas negara. Tidak ada negara yang dapat mengatasi masalah ini secara efektif, tanpa dukungan langsung dari negara tetangga dan komunitas internasional.

"Harus ada kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Komunitas internasional berharap kepada kita, bagaimana Konvensi Minamata menghentikan perdagangan ilegal merkuri," tegas Siti.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak perdagangan ilegal merkuri, sambung Siti, memandang perlu untuk mengatasi masalah ini secara mendesak. Penanganan masalah tersebut mesti diawali dengan menguatkan kesadaran dan komitmen global melalui kerja sama dalam memerangi perdagangan ilegal merkuri, antara lain pada bidang pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan latar belakang ini, Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengarusutamakan isu perdagangan ilegal merkuri di bawah Deklarasi Bali dalam penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata di Bali yang tengah berlangsung saat ini.

Secara singkat, terdapat 4 (empat) pokok utama dalam Deklarasi Bali, yaitu pertama mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pengawasan. Kedua, mendorong kebijakan, peraturan, dan tindakan internal lainnya yang kondusif dan memungkinkan, ketiga mempromosikan pendidikan, penelitian dan studi, dan keempat mempromosikan kerja sama pihak ketiga seperti donor, e-commerce, peningkatan kapasitas, serta bantuan teknis.

Deklarasi Bali merupakan deklarasi yang tidak mengikat dan isinya tidak dapat diperdebatkan. Deklarasi tersebut juga akan mengirimkan sinyal kepada masyarakat internasional, bahwa meskipun usianya masih muda, Konvensi Minamata bersifat adaptif dan siap dalam menghadapi tantangan global merkuri.

Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) Muhsin Syihab menambahkan seperti yang ditunjukkan oleh Deklarasi Bali, kerja sama ke depannya akan dipandu oleh Konvensi, dan bertujuan untuk mencegah peredaran merkuri dalam jumlah besar agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Muhsin menjelaskan fokus Deklarasi Bali yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan ilegal, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak dikarenakan banyak negara yang terkena dampak negatif perdagangan ilegal merkuri.

"Tapi saya pikir alasan lain mengapa Deklarasi Bali mendapat dukungan luas adalah karena di dalamnya menguraikan sejumlah tindakan praktis yang dapat membantu mengatasi masalah ini," ujar Muhsin.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT