Pemprov DKI Ungkap Penurunan Muka Tanah Paling Tinggi Terjadi di Muara Baru

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 22 Mar 2022 19:29 WIB
Suasana pembangunan tanggul laut di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (11/11). Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jawa Barat telah menyelesaikan pembangunan tanggul laut sepanjang 12,6 kilometer dari target prioritas sepanjang 46 kilometer untuk mengantisipasi banjir rob di pesisir utara ibu kota.
Ilustrasi. Suasana di Muara Baru (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mengungkap Muara Baru menjadi kawasan yang paling terdampak penurunan muka tanah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Affan Adriansyah menyatakan salah satu penyebabnya adalah adanya eksploitasi air tanah.

"Di titik mana sih yang paling tinggi penurunan muka tanahnya? Yang paling tinggi itu adalah di pesisir yang posisinya di sekitar sisi barat. Yang terparah itu adalah di sekitar Muara Baru. Ini kenapa terjadi? Karena memang banyak terjadi pengambilan air tanah atau eksploitasi secara masif atau berlebihan," kata Afan dalam acara Peringatan Hari Air Sedunia yang disiarkan di YouTube PAM Jaya DKI Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Afan menyadari penurunan muka tanah berdampak pada potensi tenggelamnya Kota Jakarta dalam kurun waktu puluhan tahun mendatang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI berupaya menanggulangi eksploitasi air tanah melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021.

Dalam Pergub tersebut, kata dia, Pemprov DKI melarang masyarakat menggunakan air tanah untuk beraktivitas di sejumlah titik. Larangan ini bakal diberlakukan mulai 1 Agustus 2023.

"Jadi sudah tidak diperkenankan lagi atau bahasa terangnya saya sampaikan ini sudah dilarang untuk mengambil lagi atau memanfaatkan air tanah. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah dilayani jaringan perpipaan sudah tidak diperkenankan lagi per Agustus 2023 dengan kriteria, jadi bukan untuk semua. Adalah untuk bangunan dengan luas lebih dari 5.000 meter persegi. Kemudian dengan jumlah lantai lebih daripada 8 lantai," terangnya.

Langkah ini juga diiringi oleh perluasan akses air bersih melalui layanan perpipaan. Dia menambahkan bahwa Pemprov DKI memiliki target, pada 2030, layanan perpipaan dapat menjangkau seluruh wilayah Ibu Kota.

"Kalau orang tidak diperkenankan mengambil dari dalam tanah, berarti kita perluas coverage air bersih. Bahwa posisi existing 68 persen saat ini dan kita bergerak 100 persen pada 2030," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI menyiapkan tiga langkah strategis dalam mengakomodasi kebutuhan air bersih di Jakarta. Yaitu mengembangkan SPAM domestik atau lokal, membangun SPAM regional bersama pemerintah pusat, serta menyediakan kios air, khususnya di kawasan permukiman kumuh.

(taa/lir)