Haris Azhar-Fatia Merasa Dikriminalisasi, Polisi Tegaskan Sudah Sesuai SOP

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Mar 2022 23:15 WIB
Kasus prostitusi Cassandra Angelie oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan.
Kombes Zulpan (Foto: Pool/Palevi S/detikFoto)
Jakarta -

Kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, dari LBH Jakarta menilai penetapan tersangka kliennya oleh polisi sebagai sebuah kriminalisasi. Polda Metro Jaya menyatakan pihaknya sudah bekerja sesuai fakta hukum dan Standard Operating Procedure (SOP).

"Polisi bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Penyidik bekerja sudah sesuai SOP dan mekanisme yang ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan saat dihubungi, Sabtu (19/3/2022).

Zulpan berharap baik Fatia maupun Haris Azhar yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, mengikuti mekanisme hukum. Keduanya diharapkan untuk hadir pemeriksaan.

"Kemudian, kan mereka ini belum diperiksa, kita harapkan juga mereka mengikuti mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana, diperiksa di kepolisian. Kan dijadwalkan hari Senin kita harapkan hadir," ujarnya.

Zulpan menyampaikan Haris dan Fatia bisa menyampaikan segala keberatan pada saat pemeriksaan kepada penyidik. Dia menyebut penyidik akan menampungnya.

"Nanti dalam pemeriksaan itu silakan sampaikan ke penyidik (keberatan), tentu penyidik akan menampung semua," imbuhnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Fatia, Arif Maulana dari LBH Jakarta, menilai penetapan tersangka keduanya adalah sebuah kriminalisasi. Dia menilai pemidanaan terhadap kliennya pemaksaan.

"Ini bukan untuk kepentingan Haris dan Fatia, tapi untuk kepentingan publik. Jadi hari ini dalam proses hukum Haris dan Fatia adalah kriminalisasi. Ini adalah pemidanaan yang dipaksakan karena prinsipnya yang dilakukan keduanya bukan tindak pidana karena partisipasi masyarakat dilindungi UUD 1945," ujar Arif saat konferensi pers secara virtual, Sabtu (19/3/2022).

Arif menambahkan kritik yang dilontarkan Haris dan Fatia kepada Luhut selaku pejabat publik merupakan hasil riset. Kritik itu, lanjut Arif, harusnya dibantah dengan hasil riset lainnya, bukan dengan proses hukum.

"Yang disampaikan fakta, jadi harusnya fakta dibalas dengan fakta, dan riset dibalas klarifikasi, bukan dengan klaim," katanya.

Simak juga video 'Proses Hukum Haris Azhar-Fatia Dituding Ikuti Kemauan Luhut Pandjaitan':

[Gambas:Video 20detik]



Baca berita selengkapnya di halaman berikut