.webp)
Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 digelar di Bali pada 20-24 Maret 2022. Salah satu isu yang bakal dibahas dalam acara tersebut adalah resolusi konflik antara Rusia dan Ukarina.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pachecho saat konferensi pers di Bali, Sabtu (19/3/2022). Menurutnya, IPU ke-144 akan mendiskusikan terkait konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
"Ya kita akan berdiskusi soal aksi penting mengenai Ukraina. Memang tidak mungkin ketika terjadi perang mendiskusikan isu lain, kita akan diskusikan isu tersebut (konflik Rusia-Ukraina) dan membuat resolusi untuk itu," ujar Duarte.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Duarte mengatakan secara tegas dirinya menolak tindakan invasi Rusia atas Ukraina. Dia menyebut langkah dialog dan gencatan menjadi topik utama yang harus didahulukan karena banyaknya korban tewas akibat konflik tersebut.
"Jadi, tentu tidak mungkin menerima ini (invasi Rusia) di dunia saat ini. Dialog sangat penting, tapi tentu gencatan senjata yang paling utama. Tanpa itu, orang-orang akan tewas setiap harinya, anak-anak. Gencatan senjata esensial," paparnya.
Lebih lanjut Duarte mengungkapkan forum IPU ke-144 juga akan mengusahakan upaya diplomasi guna mencegah semakin memanasnya konflik Rusia-Ukraina.
"Selain itu, dialog-diplomasi, dan IPU akan melakukan itu," ungkapnya.
Seperti diketahui, IPU ke-144 bakal digelar di Bali pada akhir pekan ini. Ada empat isu utama yang bakal dibahas di forum parlemen dunia ini.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafidz Tohir menyebut tema IPU kali ini adalah 'Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change'.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Kenapa ini diangkat? Karena ini menyangkut keselamatan seluruh rakyat di dunia terkait dengan isu memanasnya bumi," kata Hafidz dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
Adapun agenda yang akan dibahas adalah, pertama, pemanasan global. Kedua, bagaimana negara-negara bisa meningkatkan kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim ini.
"Seperti kita ketahui, kita sudah sama-sama melihat bahwa ada carbontex, ada juga terkait dengan isu pencemaran lingkungan," ucap Hafidz.
Ketiga, untuk menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi karbon. "Keempat, tentu saja mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan dan solidaritas global, jadi ini kata pemancing kami," kata Hafidz.
