ADVERTISEMENT

PPATK Duga Pemilik Binomo Ada di Karibia, Terima 7,9 Juta Euro!

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 10:07 WIB
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
Foto: Ivan Yustiavandana (Dok. PPATK)
Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo hingga ke luar negeri. PPATK menduga penerima dana Binomo ada di kepulauan Karibia.

Kepala PPATK Ivan Yustivandana menegaskan bahwa PPATK terus menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri. Sejauh ini ada 29 rekening yang dihentikan transaksinya.

"Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar," ujar Ivan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), PPATK juga berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain. Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Dia menambahkan, penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali
dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar. Dari hasil analisis PPATK juga menemukan
upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," ungkap Ivan.

PPATK memiliki kewenangan menghentikan sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal.

Lihat juga video 'Korban Indra Kenz Sambangi Mabes Polri untuk Berikan Tambahan Bukti':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT