Wagub Jawab PDIP soal Tarif Integrasi MRT-LRT-TransJ Dinikmati Warga Luar DKI

Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)

Jakarta -

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai subsidi tarif integrasi transportasi MRT, LRT, dan TransJakarta maksimal Rp 10 ribu, tidak tepat sasaran karena akan lebih dinikmati warga luar Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan seluruh pengguna moda transportasi tidak boleh dibeda-bedakan.

"Terlepas yang menikmati tidak semua warga Jakarta ya kita ini sebangsa, se-Tanah Air nggak bisa dipilah," ujar Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan semua masyarakat yang menggunakan transportasi publik tidak boleh dibedakan tarifnya. Riza menyebut semua harus diperlakukan sama dengan semestinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Umpamanya warga Jakarta (tarifnya) sekian, luar Jakarta sekian. Kan nggak mungkin begitu. Semua yang menggunakan transportasi publik di Jakarta siapa pun, latar belakangnya, profesinya, dan sebagainya ya semua diperlakukan sama," jelasnya.

Riza mengatakan sebagian besar anggaran transportasi publik di dunia memang disubsidi oleh pemerintah. Kini Pemprov DKI Jakarta tengah mencari formula terbaik agar dapat mengurangi subsidi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat.

"Namun sekarang TransJakarta kami, Dishub sedang mencari satu formula yang terbaik agar dapat mengurangi subsidi tapi juga tetap mementingkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif integrasi transportasi MRT, LRT, dan TransJakarta maksimal Rp 10 ribu. PDIP mengaku khawatir subsidi biaya transportasi lebih dinikmati oleh warga luar Jakarta.

"Ketika semua moda transportasi kita terintegrasi dampaknya kita subsidi warga non-DKI, berapa kemudian penumpang yang diperkirakan akan berasal dari luar DKI yang akan kita subsidi?" kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/3).

Gilbert mengungkapkan, pada 2021, subsidi tiket atau public service obligation yang dikucurkan DKI untuk 3 mode transportasi itu senilai Rp 3,8 triliun. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI mematangkan kajian tarif transportasi integrasi terlebih dulu.

Dia mengatakan daripada diputuskan tanpa dasar yang jelas, lebih baik subsidi transportasi itu dialokasikan untuk membangun rumah susun yang manfaatnya jelas dirasakan warga Jakarta.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun berapa rumah susun di Jakarta. Daripada tiap tahun saya keluar Rp 3 triliun, sekali bangun ini ribuan orang terselamatkan," tegasnya.

"Ini jumlah uang yang luar biasa besar yang kita kucurkan tiap tahun tapi tidak jelas perhitungannya, perencanaannya. Kajian ini yang kita harapkan," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya