Pemprov DKI Usulkan Tarif Integrasi MRT-LRT dan TransJ Maksimum Rp 10 Ribu

Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif integrasi transportasi atau JakLingko maksimum sebesar Rp 10 ribu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut tarif bakal diberlakukan untuk tiga moda transportasi umum, yaitu MRT, LRT, dan TransJakarta.

"Pada saat tarif integrasi ini diterapkan, maka bagi penumpang yang menggunakan lebih dari satu moda, apakah dia hanya MRT dan TransJakarta, kombinasi TransJakarta, LRT atau ketiga-tiganya, maka maksimum dia bayar hanya Rp 10 ribu," kata Syafrin Liputo di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan ketika penumpang melakukan tap in pertama di salah satu dari tiga mode transportasi itu, maka akan dikenai tarif sebesar Rp 2.500. Biaya ini disebut dengan boarding charge.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelahnya, tarif bakal disesuaikan sesuai dengan jarak yang ditempuh penumpang. Adapun tarif yang diusulkan sebesar Rp 250 per kilometer (km) dengan batas maksimum Rp 10 ribu serta maksimum penggunaan selama 3 jam.

"Begitu dia naik pertama (misal) TransJakarta dikenakan boarding charge Rp 2.500, kemudian kilometer berikutnya dia hitung, begitu dia pindah (misal) ke MRT maka dihitung proporsi di MRT Rp 250 per kilometer dengan maksimum yang harus dibayar hanya Rp 10 ribu," ucapnya.

Syafrin meyakini penerapan sistem ini dapat menghemat ongkos masyarakat. Dia mencontohkan masyarakat saat ini mesti membayar Rp 3.500 saat menaiki bus TransJakarta. Ketika berganti ke MRT harus kembali merogoh kocek sebesar Rp 14 ribu. Hal yang berbeda bakal didapat jika masyarakat beralih ke sistem integrasi transportasi.

"Yang tadinya (total) Rp 17.500 turun bahkan menjadi Rp 10 ribu dengan kenyamanan yang lebih," ujarnya.

Nantinya, masyarakat bisa membayar tarif integrasi melalui layanan seluruh mobilitas, atau mobility as a service dalam mobile app JakLingko yang rencananya bakal diresmikan pada Maret tahun ini.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf menyebut pihaknya belum menyetujui usulan tarif maksimum tersebut. Menurutnya, DPRD hendak mendalami terlebih dahulu apakah penerapan sistem integrasi ini dapat mempengaruhi subsidi yang diberikan.

"Kita belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dalam tarif ini, karena ini kan bukan soal kenaikan tarif atau peningkatan ya, tapi dari existing ke integrasi tersebut untuk masyarakat kan sangat butuh ya," ujar Yusuf.

"Kita juga ingin temen-temen dari LRT, MRT dan TJ memberikan laporan kepada kita berapa subsidi, untuk apakah dengan diadakannya integrasi dari 3 moda itu subsidinya berkurang atau bagaimana perlu kita ketahui hal-hal tersebut," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya