.webp)
Rombongan anggota Komisi III DPR datang ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mendengar aduan warga soal konflik lahan dengan Sentul City. Komisi III bakal memanggil Sentul City untuk meminta keterangan soal masalah yang terjadi.
"Insyaallah minggu depan kita akan mengundang pengembang (Sentul City) ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat," kata Wakil Komisi III DPR RI Adies Kadir kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).
Adies mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait konflik lahan yang terjadi. Dia juga menyebut Komisi III bakal membentuk panitia khusus (pansus) terkait mafia tanah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian kita akan koordinasi setelah itu dengan kepolisian. Setelah itu, hasilnya semua akan kita bentuk untuk usulan membentuk pansus mafia tanah," ucapnya.
Dia mengatakan banyak data yang diterima anggota Komisi III setelah datang langsung ke lokasi. Adies mengatakan pansus mafia tanah yang dibentuk terkait konflik lahan warga dengan Sentul City bakal menjadi role model penuntasan konflik lahan di berbagai daerah.
"Tadi kami sudah mendengarkan secara langsung, melihat dan banyak sekali data-data dan masukan yang kami dapat. Jadi apabila benar yang disampaikan masyarakat, ini sesuatu yang sangat miris di era penegakan hukum seperti sekarang," kata Adies.
"Oleh karena itu, dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah. Kita akan bekerja sama dengan Komisi II. Ini adalah role model untuk kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia," lanjutnya.
Adies juga mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan premanisme di tengah konflik warga dan Sentul City. Dia mengingatkan aparat agar tidak terlibat dalam kasus tanah.
"Nah ini kita akan berkoordinasi dengan Polda Jabar. Kita tidak bisa main-main lagi dalam hal ini. Saya yakin ini Pak Kapolri beserta jajaran di Mabes juga akan mendengar di Bareskrim dan lain-lain. Jadi kami harap aparat keamanan jangan bermain-main dengan kasus tanah, kalau benar dalam tanda kutip beking membeking oknum," terangnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dia juga berbicara soal isu penggarap berdasi yang dilontarkan pihak Sentul City. Adies mengatakan tidak ada istilah penggarap berdasi.
"Tidak ada yang namanya penggarap berdasi. Kita mendengar mereka warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memiliki tanah di mana pun di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi penggarap berdasi," ucapnya.
Beberapa warga juga menyampaikan keluhan kepada Komisi III DPR terkait konflik lahan dengan Sentul City. Ato Khairuddin, misalnya. Dia mengaku takut apabila lahannya tiba-tiba digusur.
"Kami sebagai masyarakat Bojong Koneng merasa bingung harus gimana. Kami tinggal di kampung takut mengalami hal-hal yang sudah didozer. Tanah kami juga takut kedozer, Pak," kata Ato.
Sebelumnya, Sentul City mengatakan terdapat kelompok orang yang mengaku warga Desa Bojong Koneng, padahal rumah dan asetnya tersebar. Untuk warga asli Bojong Koneng yang menempati lahan Sentul City, pihaknya memiliki program kerja untuk menolong mereka.
"Ada kelompok orang yang mengaku-aku warga Bojong Koneng, padahal rumah dan asetnya ada di mana-mana. Kita sebut saja sebagai penggarap berdasi," kata Head of Corporate Communication PT Sentul City David Rizar Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (5/2).
