ADVERTISEMENT

Komisi III Bakal Bentuk Pansus-Panggil Sentul City soal Konflik Lahan

Rizky Adha Mahendra - detikNews
Kamis, 17 Mar 2022 16:06 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir (Rizki-detikcom)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir (Rizki/detikcom)
Bogor -

Rombongan anggota Komisi III DPR datang ke Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mendengar aduan warga soal konflik lahan dengan Sentul City. Komisi III bakal memanggil Sentul City untuk meminta keterangan soal masalah yang terjadi.

"Insyaallah minggu depan kita akan mengundang pengembang (Sentul City) ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat," kata Wakil Komisi III DPR RI Adies Kadir kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).

Adies mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait konflik lahan yang terjadi. Dia juga menyebut Komisi III bakal membentuk panitia khusus (pansus) terkait mafia tanah.

"Kemudian kita akan koordinasi setelah itu dengan kepolisian. Setelah itu, hasilnya semua akan kita bentuk untuk usulan membentuk pansus mafia tanah," ucapnya.

Dia mengatakan banyak data yang diterima anggota Komisi III setelah datang langsung ke lokasi. Adies mengatakan pansus mafia tanah yang dibentuk terkait konflik lahan warga dengan Sentul City bakal menjadi role model penuntasan konflik lahan di berbagai daerah.

"Tadi kami sudah mendengarkan secara langsung, melihat dan banyak sekali data-data dan masukan yang kami dapat. Jadi apabila benar yang disampaikan masyarakat, ini sesuatu yang sangat miris di era penegakan hukum seperti sekarang," kata Adies.

"Oleh karena itu, dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah. Kita akan bekerja sama dengan Komisi II. Ini adalah role model untuk kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Adies juga mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan premanisme di tengah konflik warga dan Sentul City. Dia mengingatkan aparat agar tidak terlibat dalam kasus tanah.

"Nah ini kita akan berkoordinasi dengan Polda Jabar. Kita tidak bisa main-main lagi dalam hal ini. Saya yakin ini Pak Kapolri beserta jajaran di Mabes juga akan mendengar di Bareskrim dan lain-lain. Jadi kami harap aparat keamanan jangan bermain-main dengan kasus tanah, kalau benar dalam tanda kutip beking membeking oknum," terangnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT