.webp)
Lebih lanjut, Lakso menyayangkan para tergugat tak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM. Padahal seharusnya KPK menjadi contoh lembaga yang berintegritas.
"Hal yang disayangkan, rekomendasi kedua lembaga tersebut juga tidak dijalankan oleh atasan Terlapor hingga hari ini. Gugatan yang dilakukan oleh 49 eks pegawai KPK bukan sekadar perjuangan atas hak-hak 49 orang tersebut, melainkan bagian dari perlawanan atas pelemahan KPK," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah seharusnya KPK menjadi contoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional. Sangat disayangkan bahwa dalam proses peralihan status pegawai di KPK justru diwarnai berbagai insiden yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi," sambungnya.
KPK Siap Hadapi Gugatan
Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal tes wawasan kebangsaan oleh para mantan pegawai KPK. Menanggapi hal itu, KPK siap menjelaskan proses alih status ke ASN tersebut.
"Tentu KPK akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan tentunya di dalam proses persidangan dimaksud. Seperti penjelasan bagaimana proses tes wawasan kebangsaan sampai kemudian alih status itu dilakukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3).
Ali mengatakan KPK menghormati gugatan tersebut. Dia menyebut hal itu jelas merupakan hak setiap warga negara.
"Tentu ingin kami sampaikan ya kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut gitu ya, karena bagi kami proses tersebut merupakan hak setiap warga negara tentunya untuk mengajukan gugatan dimaksud," kata Ali.
