Tentang Luhut dan Tunda Pemilu Bikin Mereka Keras Menentang

ADVERTISEMENT

Tentang Luhut dan Tunda Pemilu Bikin Mereka Keras Menentang

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Mar 2022 07:25 WIB
Luhut B Pandjaitan
Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Faiq Azmi)

Luhut Tak Mau Buka Data

Luhut mengklaim data itu benar ada, namun tidak ingin membukanya ke publik. Dia mempertanyakan mengapa data ini mesti dibuka.

"Ya pasti ada lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka?" kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3).

Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Menurutnya, teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat.

"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kata dia.

Luhut kemudian mengungkap alasan wacana penundaan pemilu itu mengemuka. Luhut mengatakan dia mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.

"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa mesti kita buru-buru?', 'kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.

Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. Dia mengatakan usulan itu akan melalui proses di DPR hingga MPR.

"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" sebutnya.

Luhut kemudian menjawab isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu ini. Luhut membantah itu itu.

"Nggak ada," jawab Luhut saat ditanya apakah dia memanggil petinggi partai politik.

Mereka Menentang Pemilu Ditunda

Sejumlah partai pun ramai-ramai menentang wacana pemilu ditunda. Salah satunya Partai NasDem. Partai NasDem curiga justru Luhut-lah yang ingin menunda pemilu.

"Kenapa dia harus bicara? Supaya tidak terjadi kekacauan, kemudian kelihatan ada yang lebih berkuasa. Itulah pembantu Presiden berbicara berdasarkan tupoksinya," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (16/3).

Menurut Ahmad Ali, bukan tugas Luhut membicarakan persoalan pemilu. Pihak yang lebih cocok bicara pemilu, menurut Ahmad Ali, adalah Menko Polhukam Mahfud Md.

"Berpemilu itu berkonstitusi, bukan ber-big data. Big data itu kan hanya percakapan media sosial yang tidak tahu di mana mereka ambil," ujar Ali.

"Tapi kita tidak bicara data yang dimiliki si A, si B, si C, kita bicara pada konsepsi bernegara," tegasnya.

Sementara itu, spanduk bertuliskan 'Dukung Luhut Binsar Pandjaitan Sebagai Calon Presiden 2026' sempat terpasang di salah satu JPO di Jakarta Timur. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap spanduk tersebut sebagai lelucon.

"Candaan yang bikin rame," kata Mardani kelada wartawan, Selasa (15/3).

Mardani juga mengaitkan spanduk tersebut dengan klaim Luhut soal big data suara rakyat ingin pemilu ditunda. Anggota DPR RI itu melihat, baik spanduk Luhut Capres 2026 dan big data tersebut, sama-sama tidak sehat untuk demokrasi di Indonesia.

"Tapi nggak sehat. Yang pasang spanduk nggak sehat. Yang angkat data tidak tepat juga nggak sehat buat demokrasi," imbuhnya.

Sedangkan PPP justru mempertanyakan dasar big data yang diklaim Luhut itu. PPP berharap Luhut mau menjelaskan data ini.

"PPP berharap Pak Luhut menjelaskan secara detail terkait dengan yang dimaksud big data tersebut. Apakah basisnya media sosial?" kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (16/3).

Luhut mengklaim big data dari media sosial itu berjumlah 110 juta. Sementara itu, PPP menilai terkadang 1 warga bisa memiliki lebih dari 1 akun media sosial.

"Nah, kalau basisnya media sosial, kita kan tahu, kadang 1 orang memiliki lebih dari 1 akun," ujar Awiek.

PPP berharap polemik big data penundaan pemilu yang diklaim Luhut secepatnya klir. Awiek menegaskan bahwa PPP taat terhadap konstitusi terkait wacana penundaan pemilu.

"Jangan sampai yang terbaca di media sosial itu itu dobel-dobel dan sehingga persoalan ini segara clear dan apa problemnya sehingga datanya lebih clear," ungkapnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT