ADVERTISEMENT

Penggugat Desak Anies Segera Bangun Turap Usai Keruk Kali Mampang

Wildan Noviansah - detikNews
Senin, 14 Mar 2022 17:38 WIB
Penampakan Kali Mampang, Jaksel pada 14 Maret 2022.
Penampakan Kali Mampang, Jaksel, pada 14 Maret 2022. (Wildan Noviansah/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut permohonan banding atas putusan PTUN Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang. Namun Anies disebut belum juga membuat turap di pinggir Kali Mampang hingga saat ini.

"Bisa kita lihat, sampai saat ini penurapannya belum dimulai. Kalau pengerukan untuk di area ini kita tidak melihat ada pekerjaan. Kalau terkait pengerukan sudah dikerjakan, tapi penurapan yang belum," kata kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo, di lokasi peninjauan pada Senin (14/3/2022).

Francine juga meminta Pemprov segara mengeruk dan menurap di beberapa kali di Jakarta. Dia menyampaikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya tidak saling tuduh terkait penanganan masalah tersebut.

"Kami harapkan dua-duanya dipenuhi. Jangan hanya Kali Mampang saja. Ini kan masalah banjir seluruh wilayah DKI Jakarta. Tolong jangan tarik-tarikan, 'Oh ini tanggung jawab pemerintah pusat', 'Tanggung jawab pemerintah daerah'," ujarnya.

Francine menuturkan, karena pengerukan dan pembuatan turap tak dilakukan, masyarakat menjadi korban saat banjir melanda. Francine berharap Pemprov DKI Jakarta lebih sigap memitigasi bencana banjir.

"Karena yang menjadi korbannya ini masyarakatnya. Kami tidak tahu ini tanggung jawab sepenuhnya siapa, yang kami tahu adalah tolong kami jangan kebanjiran lagi," ujarnya.

"Harapannya tentu kami berharap agar program pengendalian banjir yang merupakan kerja rutinnya Gubernur DKI Jakarta ini dilaksanakan, tanpa harus diingatkan apalagi sampai harus digugat oleh warganya sendiri," imbuh dia.

Lebih lanjut, kata Francine, dengan adanya putusan PTUN ini bisa menjadi pengingat Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan tugasnya dalam menangani masalah banjir.

"Putusan PTUN ini menjadi pengingat bagi Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya untuk dikerjakan secara rutin dan kemudian anggarannya diadakan, jangan dipotong. Dan dilaksanakan program pengendalian banjir normalisasi sungai, khususnya Kali Mampang, Kali Cipinang, Kali Krukut, dan seluruh kali di DKI Jakarta," pungkasnya.

Dia juga menyoroti soal keberadaan bangunan di pinggir kali. Menurutnya, Pemprov DKI harus punya rencana tata ruang untuk kawasan di sekitar Kali Mampang dan sungai lain agar tidak terjadi penyempitan.

"(Kendala) ini lebih tepat ditanyakan ke pemprov DKI problem nya seperti apa. Apakah dibiarkan sehingga terjadi ada rumah rumah disitu atau bagaimana kita tidak tahu persis," kata Francine.

"Tapi kan seharusnya ada rencana tata ruang wilayahnya, normalisasi itu termasuk kali Mampang, Kali Cipinang, Kali Krukut, sudah ada programnya, realisasinya kita tidak tahu. Yang tahu Pemprov kenapa bisa terjadi kondisi seperti ini. Kan mereka yang merencanakan," sambungnya.

(aud/aud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT