ADVERTISEMENT

Banding Keruk Kali Mampang Dicabut, Wagub Bilang Hukuman Sudah Dipenuhi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 14:04 WIB
Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut upaya banding hukuman keruk Kali Mampang. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyatakan seluruh hukuman majelis hakim telah terpenuhi sehingga tak perlu mengajukan permohonan banding.

"Seperti yang kita tahu kan ada 7 tuntutan, dari 7 majelis hakim kan menolak 5 tuntutan (dikabulkan) cuman 2, ternyata setelah kita cek dari dua itu, sudah kita upayakan dan kita penuhi," kata Riza kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

"Jadi tidak ada masalah, itulah sebabnya kenapa akhirnya Pemprov mencabut banding. Jadi semua sudah kita penuhi," sambungnya.

Riza kemudian menjelaskan alasan Pemprov DKI berpikir banding sampai akhirnya dibatalkan setelah 2 hari diajukan. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov DKI merupakan upaya hukum biasa.

"Kita lakukan upaya banding biasa, ada gugatan dinaikkan, lalu kita upayakan banding. Itu sesuatu yang biasa dalam proses pengadilan," terangnya.

Sebagaimana diketahui, awalnya Anies dijatuhkan hukuman keruk Kali Mampang oleh PTUN Jakarta pada 15 Februari lalu. Hakim mengabulkan permohonan penggugat, yaitu Anies diminta mengeruk Kali Mampang secara tuntas dan juga membangun turap.

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal tindakan tergugat berupa pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; dan tidak dibangunnya turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang," ucap majelis.

Pada Selasa (8/3) kemarin, Anies mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN itu. Hal itu dilihat detikcom di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Anies menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan banding.

Kabiro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana pun mengungkap alasan Anies Baswedan mengajukan upaya banding. Yayan menyebut pertimbangan majelis hakim PTUN kurang cermat.

"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direvisi dalam proses banding," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana saat dimintai konfirmasi, Rabu (9/3).

Dua hari setelah mengajukan upaya banding itu, Anies mengarahkan untuk mencabut banding.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata Yayan melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3).

(taa/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT