Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai cara berpikir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sembrono soal big data penundaan pemilu. Dia mempertanyakan cara kerja big data yang sempat disampaikan ke publik oleh Luhut dan Cak Imin.
"Saya menyayangkan cara berpikir Luhut dan Muhaimin karena membuat kesimpulan sembrono. Dari data algoritma big data lalu ditafsirkan setuju pemilu ditunda. Itu berbahaya sekali bagaimana cara bekerja big data-nya Luhut dan bagaimana cara Luhut menafsirkan itu metodologinya patut dipertanyakan," kata Ubedilah dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
"Sementara datanya Muhaimin sangat kuantitatif itu pun perlu diuji metodologinya. Bagaimana mendapatkan datanya," lanjut dia.
Ubedilah mengatakan urusan penundaan pemilu tidak bisa ditafsirkan dengan data kuantitatif dan big data tersebut. Menurutnya, urusan penundaan pemilu harus diukur dengan perseptif yang holistik.
"Sebab urusan menunda pemilu itu soal yang sangat strategis dalam agenda politik nasional maka perspektifnya harus holistik tidak cetek seperti itu dari data kuantitatif dan big data yang tafsirnya keliru," ucapnya.
Lebih lanjut, Ubedilah menyebut urusan strategis seperti penundaan pemilu juga harus diukur secara kualitatif dan substantif. Menurutnya, diperlukan argumen-argumen kualitatif dan mendalam berkaitan dengan persoalan tersebut.
"Urusan sestrategis itu memerlukan perspektif holistik dan komprehensif. Analisis kualitatif dan substantif harus digunakan dalam mengambil keputusan strategis seperti menunda pemilu itu. Sebab menunda pemilu itu memerlukan argumen-argumen kualitatif mendalam, empirik, dan lain-lain," ujarnya.
Simak tantangan Ubedilah ke Luhut dan Cak Imin di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'PKB Harap Big Data Luhut Yakinkan Publik Pentingnya Tunda Pemilu':
(maa/tor)