.webp)
Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai cara berpikir Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sembrono soal big data penundaan pemilu. Dia mempertanyakan cara kerja big data yang sempat disampaikan ke publik oleh Luhut dan Cak Imin.
"Saya menyayangkan cara berpikir Luhut dan Muhaimin karena membuat kesimpulan sembrono. Dari data algoritma big data lalu ditafsirkan setuju pemilu ditunda. Itu berbahaya sekali bagaimana cara bekerja big data-nya Luhut dan bagaimana cara Luhut menafsirkan itu metodologinya patut dipertanyakan," kata Ubedilah dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).
"Sementara datanya Muhaimin sangat kuantitatif itu pun perlu diuji metodologinya. Bagaimana mendapatkan datanya," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ubedilah mengatakan urusan penundaan pemilu tidak bisa ditafsirkan dengan data kuantitatif dan big data tersebut. Menurutnya, urusan penundaan pemilu harus diukur dengan perseptif yang holistik.
"Sebab urusan menunda pemilu itu soal yang sangat strategis dalam agenda politik nasional maka perspektifnya harus holistik tidak cetek seperti itu dari data kuantitatif dan big data yang tafsirnya keliru," ucapnya.
Lebih lanjut, Ubedilah menyebut urusan strategis seperti penundaan pemilu juga harus diukur secara kualitatif dan substantif. Menurutnya, diperlukan argumen-argumen kualitatif dan mendalam berkaitan dengan persoalan tersebut.
"Urusan sestrategis itu memerlukan perspektif holistik dan komprehensif. Analisis kualitatif dan substantif harus digunakan dalam mengambil keputusan strategis seperti menunda pemilu itu. Sebab menunda pemilu itu memerlukan argumen-argumen kualitatif mendalam, empirik, dan lain-lain," ujarnya.
Simak tantangan Ubedilah ke Luhut dan Cak Imin di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'PKB Harap Big Data Luhut Yakinkan Publik Pentingnya Tunda Pemilu':
Atas dasar itulah, Ubedilah menantang Luhut dan Cak Imin membuka data yang dimiliki. Dia berpendapat, jika Luhut dan Cak Imin tetap ngotot, data mereka harus dibuka di ruang publik.
"Jika Muhaimin dan Luhut ngotot, saya berhak menantang mereka untuk membuka data mereka dan kita buka di meja perdebatan akademik tanpa apriori. Perdebatan yang equal dan transparan di ruang publik. Kita bedah bersama-sama dalam debat terbuka," tuturnya.
Klaim Luhut soal Big Data 'Tunda Pemilu'
Sebelumnya diberitakan, Luhut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3) yang lalu. Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin terjadi gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritik dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.
