Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara terkait klaim Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan soal big data suara rakyat ingin pemilu ditunda. Andi Arief mengatakan big data itu seharusnya menjadi dasar untuk mencegah penundaan pemilu, bukan sebagai legitimasi.
"Kalau sipil tak sanggup kelola negara dan politik termasuk kekacauan konstitusi sering jadi pintu masuk kudeta militer. Jika big data faktanya mendukung kudeta militer tentu harus dicegah. Bukan malah menjadi sumber legitimasi. Terlalu sederhana alasanmu Jorginho," kata Andi Arief melalui akun Twitter resminya @Andiarief__, seperti dilihat, Minggu (13/3/2022). Andi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Dikonfirmasi terpisah, Andi mengatakan konstitusi merupakan sumber perputaran elite nasional sehingga juga mengatur kekuasaan presiden. Dia menegaskan konstitusi sejak dulu telah mengatur masa jabatan presiden, yakni selama 5 tahun dengan maksimal dua periode.
"Konstitusi adalah sumber rotasi dan sirkulasi elite nasional yang mengatur kekuasaan politik presiden. Konstitusi juga sumber legitimasi awal batas dan awal kekuasaan," kata Andi saat dihubungi, Minggu (13/3/2022).
"Konstitusi sudah dibuat jauh-jauh hari membatasi kekuasaan itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali 5 tahun. Hanya dua periode," lanjut dia.
Menurutnya, utak-atik pengaturan soal masa jabatan presiden bisa menimbulkan kekacauan konstitusi. Dia menyebut dua hal yang dapat terjadi setelahnya: muncul kekuatan massa atau people power dan memicu terjadinya kudeta militer.
"Jika diutak-atik di ujung kekuasaan seorang Presiden itu adalah upaya sipil membuat kekacauan konstitusi dan sumber legitimasi awal," ujar Andi.
"Dua hal yang bisa terjadi. Pertama, people power kekuatan sipil. Kedua, biasanya memancing upaya kudeta militer akibat kekacauan itu. Ini terjadi di berbagai negara," sambungnya.
Dia menjelaskan kekuatan people power berorientasi untuk mencegah kekuasaan jatuh pada kepemimpinan otoritarianisme. Sementara itu, munculnya kudeta militer lantaran kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara yang gagal.
"Karakter kekuasaan politik people power selalu mengarah pada situasi yang lebih baik dan mencegah jatuh pada kembalinya otoritarianisme," ucap Andi.
"Karakter kudeta militer juga bisa karena kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara gagal. Ini bisa saja terjadi karena biasanya militer Indonesia selalu mengikuti kemauan rakyat. Memilih posisi yang benar," imbuhnya.
Andi Arief menegaskan Demokrat menentang keras potensi terjadinya pengambilalihan kekuasaan politik secara paksa tersebut, baik oleh massa rakyat ataupun militer, imbas dari perpanjangan masa kekuasaan.
"Apalagi cara kasar dari PKB, PAN, Golkar serta oligarki di belakangnya seperti Pak Luhut, dan lain-lain, mengarah pada pengambilan paksa kekuasaan lewat parlemen. Demokrat menentang keras pengambilalihan paksa kekuasaan politik Presiden baik oleh sipil maupun militer," ujarnya.
Simak selengkapnya soal klaim Luhut terkait big data rakyat ingin pemilu ditunda
Saksikan Video 'Demokrat Sebut Pernyataan Luhut Soal Tunda Pemilu Sangat Bahaya!':
(fca/eva)