.webp)
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara terkait klaim Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan soal big data suara rakyat ingin pemilu ditunda. Andi Arief mengatakan big data itu seharusnya menjadi dasar untuk mencegah penundaan pemilu, bukan sebagai legitimasi.
"Kalau sipil tak sanggup kelola negara dan politik termasuk kekacauan konstitusi sering jadi pintu masuk kudeta militer. Jika big data faktanya mendukung kudeta militer tentu harus dicegah. Bukan malah menjadi sumber legitimasi. Terlalu sederhana alasanmu Jorginho," kata Andi Arief melalui akun Twitter resminya @Andiarief__, seperti dilihat, Minggu (13/3/2022). Andi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Dikonfirmasi terpisah, Andi mengatakan konstitusi merupakan sumber perputaran elite nasional sehingga juga mengatur kekuasaan presiden. Dia menegaskan konstitusi sejak dulu telah mengatur masa jabatan presiden, yakni selama 5 tahun dengan maksimal dua periode.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konstitusi adalah sumber rotasi dan sirkulasi elite nasional yang mengatur kekuasaan politik presiden. Konstitusi juga sumber legitimasi awal batas dan awal kekuasaan," kata Andi saat dihubungi, Minggu (13/3/2022).
"Konstitusi sudah dibuat jauh-jauh hari membatasi kekuasaan itu 5 tahun dan bisa dipilih kembali 5 tahun. Hanya dua periode," lanjut dia.
Menurutnya, utak-atik pengaturan soal masa jabatan presiden bisa menimbulkan kekacauan konstitusi. Dia menyebut dua hal yang dapat terjadi setelahnya: muncul kekuatan massa atau people power dan memicu terjadinya kudeta militer.
"Jika diutak-atik di ujung kekuasaan seorang Presiden itu adalah upaya sipil membuat kekacauan konstitusi dan sumber legitimasi awal," ujar Andi.
"Dua hal yang bisa terjadi. Pertama, people power kekuatan sipil. Kedua, biasanya memancing upaya kudeta militer akibat kekacauan itu. Ini terjadi di berbagai negara," sambungnya.
Dia menjelaskan kekuatan people power berorientasi untuk mencegah kekuasaan jatuh pada kepemimpinan otoritarianisme. Sementara itu, munculnya kudeta militer lantaran kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara yang gagal.
"Karakter kekuasaan politik people power selalu mengarah pada situasi yang lebih baik dan mencegah jatuh pada kembalinya otoritarianisme," ucap Andi.
"Karakter kudeta militer juga bisa karena kekhawatiran Indonesia bisa menjadi negara gagal. Ini bisa saja terjadi karena biasanya militer Indonesia selalu mengikuti kemauan rakyat. Memilih posisi yang benar," imbuhnya.
Andi Arief menegaskan Demokrat menentang keras potensi terjadinya pengambilalihan kekuasaan politik secara paksa tersebut, baik oleh massa rakyat ataupun militer, imbas dari perpanjangan masa kekuasaan.
"Apalagi cara kasar dari PKB, PAN, Golkar serta oligarki di belakangnya seperti Pak Luhut, dan lain-lain, mengarah pada pengambilan paksa kekuasaan lewat parlemen. Demokrat menentang keras pengambilalihan paksa kekuasaan politik Presiden baik oleh sipil maupun militer," ujarnya.
Simak selengkapnya soal klaim Luhut terkait big data rakyat ingin pemilu ditunda
Saksikan Video 'Demokrat Sebut Pernyataan Luhut Soal Tunda Pemilu Sangat Bahaya!':
Klaim Luhut soal Big Data Suara Rakyat
Klaim itu disampaikan Luhut di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) kemarin. Kata Luhut, dia punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin terjadi gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampretlah, cebonglah, kadrunlah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
