DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menganggarkan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru senilai Rp 3,5 miliar untuk para pimpinan DPRD. Ketua DPRD Supardi menolak pengadaan mobil baru tersebut.
"Saya memutuskan menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut," kata Supardi saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (11/3/2022) malam.
Menurut Supardi, alasan utama dari sikap tersebut adalah situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Dia mengatakan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sedang ditimpa bencana gempa bumi.
"Sungguh tidak tepat rasanya kalau kita sekarang beli mobil (baru), sementara saudara dan masyarakat kita ditimpa musibah. Memastikan korban bencana tertangani dengan baik dan mendapat dukungan anggaran yang cukup adalah prioritas utama," katanya.
Supardi mengaku sebelumnya ikut menyetujui rencana pengadaan lima mobil senilai Rp 3,5 miliar tersebut. Dia meminta saat ini berfokus pada penanganan gempa di Pasaman.
"Awalnya saya memang menyetujui. COVID sudah melandai, sehingga tidak ada lagi anggaran yang di-refocusing. Selain itu, kendaraan dinas para pimpinan Dewan ini sudah banyak yang tidak laik jalan. Saya setuju saat itu. Belum ada gempa juga. Tapi, begitu ada gempa, skala prioritas kita harus berubah," kata Supardi.
"Pengadaan itu baru rencana yang tercantum dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan). Belum ada tender, jadi pihak Sekwan (Sekretariat Dewan) bisa saja melakukan perubahan," tambah dia.
Selain itu, Supardi mengaku tegak lurus dengan kebijakan partai mengenai kesederhanaan. Dia menegaskan tak ada urgensinya pembelian mobil dinas baru saat ini.
"Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade sudah menginstruksikan setiap kader untuk mengedepankan kesederhanaan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang tertimpa bencana. Tidak ada urgensinya beli mobil baru saat ini," katanya.
(lir/lir)