Pimpinan Ponpes Minta TNI-Polri Gerak Cepat Cegah Radikalisme Masuk Pesantren

Wildan Noviansah - detikNews
Kamis, 10 Mar 2022 15:25 WIB
Kegiatan Ngopi Bareng Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya.
Kegiatan 'Ngopi Bareng' Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya. (Wildan Noviansah/detikcom)
Jakarta -

Para pemimpin pesantren di Jadetabek keberatan karena kerap dikaitkan dengan radikalisme. Pimpinan pondok pesantren meminta TNI-Polri bergerak cepat mencegah radikalisme masuk pesantren.

Hal itu diungkapkan dalam sesi tanya-jawab acara 'Ngopi Bareng' Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya di Aula Soedirman Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo No 5, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (10/3/2022).

"Soal radikalisme ini, kadang kala kita sebagai kaum santri 'agak tersinggung' soal radikalisme. Padahal kita santri sejak mondok insyaallah yang namanya radikal itu jauh dari kita," kata salah seorang pimpinan pesantren dari Tangerang, Yunajib.

Dia menilai harus ada deteksi awal untuk mengetahui kegiatan radikal. Selain itu, menurutnya, perlu adanya definisi khusus soal radikalisme agar tidak menyasar ke pesantren.

"Yang ingin saya sampaikan, melalui TNI-Polri untuk langsung terjun ke bawah untuk mendeteksi siapa gerakan radikal itu, agar tidak nyasar ke pesantren. Kedua, harus ada definisi khusus tentang radikal itu. Ketika ada definisi khusus, tidak akan nyasar," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Amal Faihan, yang juga merupakan pimpinan pondok pesantren dari Tangerang. Dia menuturkan bukan hanya ponpes yang perlu diperhatikan terkait pemahaman radikalisme, tapi juga sekolah umum.

"Kami memberikan usulan bukan hanya ponpes yang perlu diperhatikan terkait pemahaman radikalisme, tapi justru mereka yang dari sekolah umum, lalu kurangnya bekal ahlussunnah waljamaah tadi, sehingga yang diambil adalah pemahaman Islam yang radikal," kata dia.

"Karena yang di sekolah umum ini bukan melalui kiai, bukan dari ulama, tapi dia secara instan melalui medsos dan lainnya. Radikalisme hanya bisa dilawan lagi dengan radikalisme. Artinya, radikalisme yang negatif hanya bisa dilawan dihancurkan dengan radikalisme yang positif," kata dia.

Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto kemudian merespons pandangan para pimpinan ponpes. Untung mengatakan paham radikalisme bukan hanya masuk ke oknum pesantren, tetapi juga ke tubuh TNI.

"Kemudian tentang radikalisasi ini kayaknya pesantren dituduh. Bapak jangan sakit kalau seperti itu. Saya sudah sampaikan, mereka masuk ke dalam semua lini, tentara saja dimasuki," kata Untung.

"Sekali lagi jangan sakit hati kalau ada omongan seperti itu. Kita hanya mawas diri supaya tempat kita tidak kemasukan," ujarnya.

Sementara itu, soal definisi radikalisme dan kelompok teror, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Densus 88 dan BNPT.

"Soal radikalisme dan kelompok teror, nanti hal-hal yang disampaikan ini, saya sampaikan kepada Kadensus. Karena dia yang paling tahu tentang definisi, karakteristik, metode, dan lain sebagainya," kata Fadil.

"Di Densus 88 dan BNPT bukan penegakan hukum semata, tapi ada kegiatan deradikalisasi, ada kegiatan sosialisasi dan lainnya yang menggandeng ponpes, sehingga ponpes ini bisa terlindungi dari mereka yang ingin mencoba menyusupkan ideologi teror ke ponpes," imbuhnya.

(idn/idn)