.webp)
Program normalisasi sungai yang mandek karena rendahnya serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 disorot. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap penyebabnya.
"Ya itu sudah pembebasan lahan. Di Jakarta itu banyak sekali yang harus dibebaskan. Tapi kami juga harus berhati-hati, jangan nanti di kemudian hari terjadi masalah," kata Riza kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).
Riza khawatir upaya pembebasan lahan yang tak hati-hati bisa menimbulkan perkara di kemudian hari. Dia menyinggung soal banyaknya gugatan dari warga terkait sengketa lahan untuk normalisasi di periode sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tahu di Jakarta ini kita di setiap periode meninggalkan gugatan, keluhan dari warga yang mungkin belum dibayar, salah bayar dan sebagainya dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Maka, lanjutnya, Pemprov DKI ingin menyelesaikan administrasi pembebasan lahan tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuannya meminimalisasi terjadinya masalah sengketa tanah.
"Jadi kita tidak mau sembarangan beli asal programnya jalan kemudian ternyata nanti meninggalkan masalah," tegasnya.
Politikus Gerindra itu mengatakan selain normalisasi sungai, dana PEN juga digunakan untuk program pengendalian banjir lainnya. Oleh karena itu, pihaknya bakal mengupayakan dana PEN di tahun ini bisa terserap maksimal.
"Dana PEN ini kan sejak 2020, kita gunakan 2021 dan 2022 akan kita upayakan terus agar dana ini bisa terserap dan beberapa program pengendalian banjir dapat terlaksana," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Warga Cipinang Melayu Minta Normalisasi Kali, Wagub DKI: Sedang Berproses':
DPRD Soroti Serapan Dana PEN untuk Normalisasi
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyoroti program normalisasi sungai yang mandek. Bahkan Ida mengungkap dana PEN di Dinas SDA hanya terserap 66,74% atau Rp 764,5 miliar dari total Rp 1,1 triliun sepanjang 2021.
"Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN," kata Ida melalui keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).
Politikus PDIP itu lantas mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir. Proses pembebasan lahan, kata dia, perlu dipercepat agar normalisasi sungai segera terlaksana.
Pasalnya, pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022 ini.
"Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran Rp 371 miliar harus secepatnya direalisasikan," katanya.
