.webp)
Satgas Penanganan COVID-19 bicara soal roadmap atau peta jalan Indonesia menuju status endemi Corona. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan status endemi Corona dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
"Jadi pada intinya istilah endemic digunakan untuk menggambarkan keberadaan suatu penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten dengan luas terdampak dan durasi yang beragam di tiap daerah," kata Wiku saat jumpa pers virtual, Selasa (8/3/2022). Wiku menjawab pertanyaan soal roadmap RI menuju endemi.
Dijelaskan Wiku, WHO memiliki kewenangan mengeluarkan status endemi Corona. Dikeluarkannya status endemi oleh WHO didasari kondisi Corona di berbagai negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan penetapan status endemi merupakan otoritas Badan Kesehatan Dunia atau WHO, karena untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara diperlukan perbaikan kondisi kasus juga secara global," ujarnya.
Wiku menjelaskan bagaimana WHO dapat mengeluarkan status endemi berdasarkan kondisi kasus Corona. Warga dunia memilik peran penting agar status endemi dapat dikeluarkan WHO.
"Umumnya kondisi terkendali ini dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah, bahkan nol, dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini hanya dapat tercapai jika masyarakat dapat secara kolektif menjalankan pengendalian COVID-19 dengan optimal," imbuhnya.
KSP Tepis Penghapusan Tes PCR untuk Segera Tetapkan Status Endemi
Kantor Staf Presiden (KSP) sebelumnya menepis anggapan penghapusan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik untuk menyegerakan penetapan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. KSP menyebut relaksasi testing ini karena situasi pandemi semakin terkendali.
"Data-data kasus, keterisian RS, dan angka reproduksi efektif COVID19, semua menunjukkan pandemi semakin berhasil terkendali dengan baik. Ini menjadi landasan mengapa level PPKM di beberapa daerah diturunkan dan termasuk relaksasi testing untuk pelaku perjalanan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis berjudul 'KSP: Penghapusan Antigen dan PCR Bukan Upaya Mensegerakan Penetapan Status Endemi' yang diterima, Selasa (8/3).
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Selain itu, Abraham membantah anggapan penghapusan syarat antigen dan PCR ini menunjukkan pemerintah longgar soal testing COVID-19. Dia menjelaskan pemerintah saat ini semakin spesifik dalam melakukan testing dengan menggunakan pendekatan surveillance aktif, baik secara aktif melakukan penemuan kasus atau active case finding (ACF) maupun testing epidemiologi.
"Sederhananya surveillance aktif itu, dari pemerintah yang aktif ngejar target dengan menyasar area-area tertentu. Seperti ACF di sekolah, secara acak tes akan dilakukan pada siswa dan guru untuk deteksi dini apakah ada kluster atau tidak. Lalu yang namanya testing kontak erat juga masih diteruskan," ujar Abraham.
