.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan tanggapan seputar isu aktual yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan. Salah satunya terkait peristiwa penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Papua.
Sebagaimana diketahui, kasus penyerangan oleh KKB kembali terjadi di Papua. Kali ini, delapan karyawan PT Palapa Ring Timur Telematika yang sedang memperbaiki tower base transceiver station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Papua pada Kamis (3/3) menjadi korban dalam serangan tersebut hingga tewas.
Bamsoet menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya delapan korban jiwa warga sipil tersebut. Ia pun mengecam keras serangan KKB terhadap warga sipil di Papua, terutama penembakan yang terjadi terhadap pekerja jaringan telekomunikasi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun meminta pemerintah melalui aparat TNI-Polri untuk segera mengambil tindakan terukur terhadap KKB agar mengusut dan mengungkap peristiwa tersebut.
"Serta menjadikan kejadian tersebut menjadi perhatian aparat TNI-Polri agar ke depannya dapat memberikan pengawalan dan penjagaan kepada para pekerja yang bertugas membangun ataupun memperbaiki jaringan telekomunikasi di wilayah Papua guna mencegah berulangnya penyerangan KKB," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
Bamsoet juga meminta aparat TNI/Polri melalui intelijen terus menginvestigasi KKB guna mengungkap jaringannya.
"Di samping tetap memproses dan melakukan pengejaran serta pengepungan terhadap KKB yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan rasa takut dengan perbuatan terornya di masyarakat Papua," sambungnya.
Evaluasi Penanganan COVID-19 di Tanah Air
Bamsoet mengungkap jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami tren penurunan. Kendati demikian, kasus kematian akibat COVID-19 justru mengalami peningkatan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data kematian selama periode 21-27 Februari 2022, jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 mencapai 1.708 kasus. Sementara pada periode 28 Februari-6 Maret 2022, kasus mingguan kematian meningkat menjadi 2.099 kasus atau naik 22,89 persen dalam sepekan.
Melihat hal tersebut, ia meminta pemerintah mengevaluasi penanganan kesehatan yang diberikan selama ini guna mengetahui penyebab dari meningkatnya angka kematian akibat COVID tersebut. Bamsoet juga mengimbau pemerintah mempertimbangkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.
Sebab menurutnya, masih ada urgensi akan PPKM. Apalagi penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dan aktivitas sehari-hari dan capaian vaksinasi belum menyeluruh dan sesuai target.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan atensi atau perhatian ekstra kepada pasien COVID bergejala berat dan kelompok rentan COVID. Mulai dari orang lanjut usia/lansia, anak-anak, dan orang-orang dengan penyakit penyerta/komorbid
"Dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal apabila mereka terpapar COVID dan memastikan proses penyembuhan mereka diawasi oleh tenaga kesehatan profesional," imbaunya.
Bamsoet juga meminta pemerintah segera melakukan percepatan program vaksinasi di daerah-daerah yang capaiannya masih di bawah 70% untuk dosis pertama dan di bawah 50% dosis kedua. Sehingga masyarakat di daerah tersebut juga dapat segera diberikan vaksin booster guna meminimalisir dampak apabila terpapar virus corona.
Imbas Invasi Rusia Terhadap RI
Bamsoet mengatakan Indonesia turut terkena imbas dari invasi yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya terkait kenaikan harga bahan baku pada industri makanan dan minuman serta tekstil.
Untuk itu, ia meminta pelaku usaha melaksanakan imbauan pemerintah untuk menggunakan bahan baku produksi dari dalam negeri. Bamsoet juga mengapresiasi sikap pelaku usaha yang lebih memilih opsi untuk menekan margin ketimbang menaikkan harga produk untuk mencegah kenaikan harga pangan dan sandang yang terlalu ekstrem, sehingga berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.
Bamsoet mengharapkan pemerintah dapat memberi solusi kepada pelaku usaha yang produksinya bergantung pada bahan baku ekspor.
"Dengan melakukan intervensi agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian dalam bidang usahanya, terutama pelaku usaha yang memanfaatkan hasil ekspor dari Ukraina seperti kapas dan gandum, dikarenakan Ukraina merupakan negara pengekspor gandum kedua terbesar ke Indonesia setelah Australia," ungkapnya.
Ia pun mengimbau pemerintah untuk dapat tetap mengikuti perkembangan dan meng-update kondisi terakhir antara Rusia dan Ukraina. Harapannya, dengan hal ini impor bisa dikontrol dan stok bahan baku untuk kebutuhan pasar dalam negeri bisa terjaga.
"Pemerintah juga diharapkan mempersiapkan sejumlah skenario apabila kondisi tidak memungkinkan untuk tetap mengimpor sejumlah bahan baku dari negara yang sedang mengalami konflik tersebut," tambahnya.
Terakhir, ia meminta pemerintah mempersiapkan strategi dan alternatif bahan baku dari negara lain yang kualitasnya hampir sama dengan kualitas bahan baku dari Ukraina.
"Ataupun mencari alternatif pemenuhan bahan baku dari negara yang tidak bersengketa dengan melakukan hubungan dagang baik secara bilateral maupun multilateral guna memenuhi kebutuhan bahan baku produksi dalam negeri," pungkasnya.
(akn/ega)
