Dana PEN untuk Normalisasi Disorot, Wagub DKI: Kita Upayakan Maksimal

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 07 Mar 2022 15:30 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap upaya normalisasi sungai kerap terkendala permasalahan pembebasan lahan.
Lebar sungai di Jakarta menyempit. Program normalisasi sungai jadi salah satu upaya mencegah banjir. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Program normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan banjir disorot karena mandek. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk normalisasi juga disorot karena tak terserap.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan penggunaan dana PEN sudah ada aturannya dan akan dimaksimalkan untuk kegiatan infrastruktur.

"Dana PEN itu sudah ada aturan dan mekanismenya ya, selama ini kita bersyukur 2020 kami bisa mendapatkan kesempatan untuk gunakan dana PEN dan terus kita gunakan untuk kepentingan infrastruktur ya termasuk soal pengendalian banjir, jadi sisa yang ada juga kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur seperti yang sudah disepakati bersama," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (7/3/2022).

Riza menuturkan penggunaan dana PEN memiliki tahapan dan tidak mudah. Dia menyebut ada beberapa standar yang harus dipenuhi untuk mengoperasikan dana PEN.

"Dana PEN itu ada tahapannya ya jadi tidak mudah. Harus ada standar yang harus dipenuhi, sejauh ini 2020, 2021, bisa berjalan dengan baik. Insyaallah 2022 juga dengan sisa ada akan kita gunakan sebaik mungkin," ujarnya.

DPRD Soroti Serapan Dana PEN, Minta Normalisasi Dituntaskan

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyoroti program normalisasi sungai yang mandek. Bahkan, Ida mengungkap dana Pemulihan Nasional (PEN) di Dinas SDA hanya terserap 66,74% atau Rp 764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun sepanjang tahun 2021.

"Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN," kata Ida melalui keterangan tertulis, Rabu (2/3).

Politikus PDIP itu lantas mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir. Proses pembebasan lahan, kata dia, perlu dipercepat agar normalisasi sungai segera terlaksana.

Pasalnya, pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022 ini.

"Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran Rp 371 miliar harus secepatnya direalisasikan," katanya.

Simak tanggapan pihak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta di halaman selanjutnya.