.webp)
Wacana penundaan pemilu belum berakhir. Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin, mengingatkan perpanjangan masa jabatan presiden dapat membuka pintu jebakan menuju otoritarianisme.
"Jangan bermain-main dengan masa jabatan, itu yang membuat pintu masuk atau jebakan ke arah otoritarianisme yang akhirnya dilegalisasi dengan mengubah UUD, UU Pemilu seakan membenarkan," ujar Zainal dalam diskusi daring bertema 'Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wapres', Sabtu (5/3/2022).
Menurut Zainal, banyak sekali presiden yang tergoda oleh popularitas untuk menambah masa jabatan. Ia pun menjelaskan perubahan jabatan bisa diskenariokan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teknis penundaan pemilu itu bisa diskenariokan. Kita selalu khawatir dengan skenario sengaja menunda pemilu. Karena menunda pemilu itu bisa terjadi di luar penyelenggara pemilunya atau di internal KPU-nya," tuturnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyatakan sikap terkait wacana penundaan pemilu ini. Menurutnya, masyarakat harus dapat membedakan mana saja usulan yang diinisiasi partai politik (parpol) dan dari pemerintah.
"Saya setuju dengan Mas Burhan dalam sebuah diskusi saya di sebuah media televisi, Mas Burhan mengatakan Pak Jokowi harus tampil untuk mengklarifikasi, supaya orang bisa membedakan mana yang diinisiasi oleh kekuasaan atau diinisiasi oleh politik saja," ucapnya.
Skenario untuk mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) pun, menurut Zainal, tidaklah sulit. Karena itu, ia khawatir publik tidak melibatkan secara baik dalam perubahan UUD.
"Mengubah UUD bukan hal yang sulit dalam konstruksi sekarang, usulannya sepertiga, dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga, dan keputusan UUD cukup dengan persetujuan setengah anggota," ucapnya.
(jbr/jbr)
