.webp)
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menyajikan soal survei pemilih partai politik (parpol) yang menolak penundaan Pemilu 2024. Temuan survei IPI, mayoritas para pemilih PKB, PAN, dan Partai Golkar menolak penundaan pemilu.
Burhanuddin menjelaskan 69,6 persen pemilih PKB menolak penundaan pemilu. Sedangkan 22,4 persen yang lain menyetujui penundaan pemilu hingga 2027. Burhanuddin mengatakan surveinya dilakukan melalui wawancara telepon.
"Kita cek basis massa masing-masing, orang yang merasa dekat dengan NU meskipun Ketua PBNU-nya bahwa merasa penundaan pemilu itu masuk akal, 71 persen warga NU mengatakan pemilu harus tetap diadakan di tahun 2024, apalagi warga Muhammadiyah lebih tinggi lagi," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin milih partai mana, 9,7 persen responden kami memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Muhaimin," tegasnya.
Begitupun dengan pemilih PAN, tercatat ada 81,9 persen yang menolak penundaan pemilu. Menurut Burhanuddin, temuan ini cukup luar biasa.
"Pemilih PAN ini luar biasa, bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan oleh Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13 persen oleh basis massa mereka," ucapnya.
Senada dengan PKB dan PAN, pemilih Partai Golkar pun mayoritas tak setuju penundaan pemilu berdasarkan survei IPI. Namun Burhanuddin tak menjelaskan secara rinci metode survei ini.
"Kemudian Golkar 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya pemilu diadakan di 2024, dan hanya sedikit, minoritas, memilih ditunda hingga 2027," lanjutnya.
Menurut Burhanuddin, apa pun isu yang ditawarkan kepada masyarakat, itu tidak populer bahkan dari partai pendukungnya. Mayoritas masyarakat Indonesia tetap setuju pemilu sesuai dengan jadwal.
"Intinya, kalau di sini semua alasan tadi, mau alasan pandemi, mau alasan pemulihan ekonomi, mau alasan pembangunan IKN, itu tiga-tiganya tidak mampu mengalihkan atau mengubah sikap responden dan ide perpanjangan tadi ditolak secara multipartisan," imbuhnya.
(rfs/rfs)
